Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI defisit anggaran dalam APBN hingga 14 Desember 2022 tercatat Rp237,7 triliun, atau 1,22% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun realisasi tersebut terbilang cukup baik, karena angka indikasi yang dipatok dalam APBN mencapai 4,5% terhadap PDB.
"Defisit ini jauh lebih kecil dari Perpres 98/2022 dan juga jauh lebih kecil dibandingkan defisit tahun lalu, yang posisi 14 Desember mencapai Rp617,4 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (20/12).
Defisit anggaran tersebut terjadi karena hingga tengah Desember 2022, pendapatan negara lebih rendah ketimbang realisasi belanja. Tercatat pendapatan negara mencapai Rp2.479,9 triliun, atau melampaui dari target sebesar Rp2.266,2 triliun.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Penerimaan Pajak Tembus 110,6% dari Target
Pendapatan negara yang melampaui target itu ditopang oleh penerimaan pajak yang juga melampaui target. Tercatat penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 tercatat mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target yang ada di dalam APBN 2022 sebesar Rp1.485 triliun.
Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp293,1 triliun dari target yang sebesar Rp299 triliun. Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,1 triliun, melampaui target di APBN sebesar Rp481,6 triliun.
"Penerimaan semuanya mengalami kenaikan double digit tinggi sekali, di atas penerimaan tahun lalu yang sudah tumbuh double digit di atas 20%," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini adalah cerita konsolidasi dari APBN yang mendapatkan dukungan dari pemulihan ekonomi yang sangat tinggi. Artinya, APBN bekerja keras memulihkan ekonomi dan pemulihan ekonomi mendukung kesehatan dari APBN," imbuhnya.
Baca juga: Tahun Ini, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Lebih Baik dari Banyak Negara
Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun. Oleh karena itu, masih ada sisa dana belanja sekitar Rp388,8 triliun yang masih bisa dibelanjakan.
Realisasi belanja negara itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp954,4 triliun, atau 100,9% terhadap APBN. Kemudian, belanja non-K/L tercatat mencapai Rp1.013,5 triliun, atau 74,7% dari alokasi yang ada di APBN 2022.
Realisasi belanja negara tersebut juga berasal dari transfer dana ke daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp749,7 triliun, atau 93,2% dari alokasi APBN 2022. Ani memastikan bahwa TKD tersebut akan terealisasi secara penuh pada akhir tahun ini.(OL-11)
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved