Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
REALISASI defisit anggaran dalam APBN hingga 14 Desember 2022 tercatat Rp237,7 triliun, atau 1,22% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun realisasi tersebut terbilang cukup baik, karena angka indikasi yang dipatok dalam APBN mencapai 4,5% terhadap PDB.
"Defisit ini jauh lebih kecil dari Perpres 98/2022 dan juga jauh lebih kecil dibandingkan defisit tahun lalu, yang posisi 14 Desember mencapai Rp617,4 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (20/12).
Defisit anggaran tersebut terjadi karena hingga tengah Desember 2022, pendapatan negara lebih rendah ketimbang realisasi belanja. Tercatat pendapatan negara mencapai Rp2.479,9 triliun, atau melampaui dari target sebesar Rp2.266,2 triliun.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Penerimaan Pajak Tembus 110,6% dari Target
Pendapatan negara yang melampaui target itu ditopang oleh penerimaan pajak yang juga melampaui target. Tercatat penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 tercatat mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target yang ada di dalam APBN 2022 sebesar Rp1.485 triliun.
Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp293,1 triliun dari target yang sebesar Rp299 triliun. Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,1 triliun, melampaui target di APBN sebesar Rp481,6 triliun.
"Penerimaan semuanya mengalami kenaikan double digit tinggi sekali, di atas penerimaan tahun lalu yang sudah tumbuh double digit di atas 20%," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini adalah cerita konsolidasi dari APBN yang mendapatkan dukungan dari pemulihan ekonomi yang sangat tinggi. Artinya, APBN bekerja keras memulihkan ekonomi dan pemulihan ekonomi mendukung kesehatan dari APBN," imbuhnya.
Baca juga: Tahun Ini, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Lebih Baik dari Banyak Negara
Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun. Oleh karena itu, masih ada sisa dana belanja sekitar Rp388,8 triliun yang masih bisa dibelanjakan.
Realisasi belanja negara itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp954,4 triliun, atau 100,9% terhadap APBN. Kemudian, belanja non-K/L tercatat mencapai Rp1.013,5 triliun, atau 74,7% dari alokasi yang ada di APBN 2022.
Realisasi belanja negara tersebut juga berasal dari transfer dana ke daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp749,7 triliun, atau 93,2% dari alokasi APBN 2022. Ani memastikan bahwa TKD tersebut akan terealisasi secara penuh pada akhir tahun ini.(OL-11)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Defisit APBN makin lebar hingga Rp153,7 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved