Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
HINGGA 14 Desember 2022, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target dalam APBN 2022, yakni sebesar Rp1.485 triliun.
Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 41,93% dari periode yang sama pada 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penerimaan pajak itu mengindikasikan pemulihan ekonomi yang cukup kuat di dalam negeri.
Selain karena kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan nasional, capaian penerimaan pajak juga menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia.
Baca juga: Realisasi Belanja Negara Capai 87,5%
"Ini akan menjadi modal kita untuk menjaga agar APBN menjadi makin sehat. Sehingga, APBN bisa melindungi masyarakat, melindungi ekonomi dan terus mendukung pembangunan Indonesia," ujar Ani, sapaan akrabnya, Selasa (20/12).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp900 triliun, atau 120% dari target di dalam APBN. Sedangkan PPh migas tercatat menembus Rp75,4 triliun, atau 116,6% dari target di APBN.
Kemudian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat mencapai Rp629,8 triliun, atau 98,6% dari target. Sementara itu, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya telah mencapai Rp29,2 triliun, atau 90,4% dari target.
Baca juga: Tahun Ini, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Lebih Baik dari Banyak Negara
"Kinerja penerimaan pajak hingga 14 Desember ini masih dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Serta, didorong oleh implementasi UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," jelas Ani.
Kendati demikian, tren pertumbuhan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 melandai. Dalam hal ini, jika dibandingkan capaian pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 41,93% itu lebih lambat 5% dari pertumbuhan periode 2021.
"Ini karena memang basis penerimaan di November-Desember 2021 sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved