Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
HINGGA 14 Desember 2022, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target dalam APBN 2022, yakni sebesar Rp1.485 triliun.
Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 41,93% dari periode yang sama pada 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penerimaan pajak itu mengindikasikan pemulihan ekonomi yang cukup kuat di dalam negeri.
Selain karena kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan nasional, capaian penerimaan pajak juga menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia.
Baca juga: Realisasi Belanja Negara Capai 87,5%
"Ini akan menjadi modal kita untuk menjaga agar APBN menjadi makin sehat. Sehingga, APBN bisa melindungi masyarakat, melindungi ekonomi dan terus mendukung pembangunan Indonesia," ujar Ani, sapaan akrabnya, Selasa (20/12).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp900 triliun, atau 120% dari target di dalam APBN. Sedangkan PPh migas tercatat menembus Rp75,4 triliun, atau 116,6% dari target di APBN.
Kemudian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat mencapai Rp629,8 triliun, atau 98,6% dari target. Sementara itu, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya telah mencapai Rp29,2 triliun, atau 90,4% dari target.
Baca juga: Tahun Ini, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Lebih Baik dari Banyak Negara
"Kinerja penerimaan pajak hingga 14 Desember ini masih dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Serta, didorong oleh implementasi UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," jelas Ani.
Kendati demikian, tren pertumbuhan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 melandai. Dalam hal ini, jika dibandingkan capaian pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 41,93% itu lebih lambat 5% dari pertumbuhan periode 2021.
"Ini karena memang basis penerimaan di November-Desember 2021 sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved