Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PEMERINTAH memastikan tengah berupaya menjaga penerimaan negara dari dampak penerapan tarif timbal balik 19% oleh Amerika Serikat (AS). Itu dilakukan agar pemasukan negara tetap berada di level optimal kendati mayoritas produk dari 'Negeri Paman Sam' akan dikenakan tarif 0% ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Jumat (18/7).
"Kita seoptimal mungkin tarif yang dikenakan untuk barang-barang ekspor kita (mendekati 0%). Impor itu kita adjust dengan pendekatan 0%. Sehingga kalau dengan hitungan kita, harusnya dengan kebijakan yang sekarang ini, kita masih sangat mungkin untuk diuntungkan," ujarnya.
Pemerintah juga telah memiliki acuan antisipasi serupa. Perjanjian dagang dengan negara atau kawasan yang menerapkan tarif 0% disebut dapat menjadi contoh yang relevan untuk menjaga sisi penerimaan, utamanya dari kepabeanan.
"Beberapa kebijakan 0% sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi kita waktu diskusi dengan AS, kita coba lihat benchmark untuk case yang 0% itu dan kita lihat di ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA) itu ada," kata Ferry.
"Overall, kalau kita tetap dikenakan 19%, itu kita masih relatif diuntungkan dibandingkan dengan kalau kita dikenakan seperti tarif awal (32%)," tambahnya.
Sedianya, lanjut Ferry, pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam. Hal itu menurutnya juga dapat mengompensasi potensi kehilangan pendapatan dari tarif 0% atas produk AS ke Indonesia.
"Misalnya untuk produk tekstil, apparel and footwear, pakaian rajut, kemudian pakaian non-rajut, alas kaki, itu kalau kita lihat tarif yang kita terima relatif beda dengan kompetitor kita, itu masih lebih diuntungkan," jelas Ferry.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga memastikan tarif 0% atas barang-barang AS tak akan serta merta membuat pasar domestik kebanjiran produk 'Negeri Paman Sam'.
"Selama ini, tidak ada Trump, atau siapa pun, barang AS yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar sudah 0%. Produk Amerika yang kita impor itu sekitar 1.482 pos tarif, itu 40% lebih sudah 0%. Jadi tidak ada yang banjir, tidak ada sama sekali," pungkas Susiwijono. (Mir/E-1)
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved