Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan tengah berupaya menjaga penerimaan negara dari dampak penerapan tarif timbal balik 19% oleh Amerika Serikat (AS). Itu dilakukan agar pemasukan negara tetap berada di level optimal kendati mayoritas produk dari 'Negeri Paman Sam' akan dikenakan tarif 0% ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Jumat (18/7).
"Kita seoptimal mungkin tarif yang dikenakan untuk barang-barang ekspor kita (mendekati 0%). Impor itu kita adjust dengan pendekatan 0%. Sehingga kalau dengan hitungan kita, harusnya dengan kebijakan yang sekarang ini, kita masih sangat mungkin untuk diuntungkan," ujarnya.
Pemerintah juga telah memiliki acuan antisipasi serupa. Perjanjian dagang dengan negara atau kawasan yang menerapkan tarif 0% disebut dapat menjadi contoh yang relevan untuk menjaga sisi penerimaan, utamanya dari kepabeanan.
"Beberapa kebijakan 0% sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi kita waktu diskusi dengan AS, kita coba lihat benchmark untuk case yang 0% itu dan kita lihat di ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA) itu ada," kata Ferry.
"Overall, kalau kita tetap dikenakan 19%, itu kita masih relatif diuntungkan dibandingkan dengan kalau kita dikenakan seperti tarif awal (32%)," tambahnya.
Sedianya, lanjut Ferry, pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam. Hal itu menurutnya juga dapat mengompensasi potensi kehilangan pendapatan dari tarif 0% atas produk AS ke Indonesia.
"Misalnya untuk produk tekstil, apparel and footwear, pakaian rajut, kemudian pakaian non-rajut, alas kaki, itu kalau kita lihat tarif yang kita terima relatif beda dengan kompetitor kita, itu masih lebih diuntungkan," jelas Ferry.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga memastikan tarif 0% atas barang-barang AS tak akan serta merta membuat pasar domestik kebanjiran produk 'Negeri Paman Sam'.
"Selama ini, tidak ada Trump, atau siapa pun, barang AS yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar sudah 0%. Produk Amerika yang kita impor itu sekitar 1.482 pos tarif, itu 40% lebih sudah 0%. Jadi tidak ada yang banjir, tidak ada sama sekali," pungkas Susiwijono. (Mir/E-1)
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved