Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KERJA sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) bentukan Polri akan berfokus pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).
"Ini dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Rosmauli melalui siaran pers, dikutip pada Rabu (18/6).
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN, imbuhnya, telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak. Dalam pertemuan itu pula dibahas mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
"Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya," terang Rosmauli.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons perihal Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara atau Satgassus OPN yang dibentuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sejatinya satuan khusus itu telah dibentuk sejak beberapa tahun silam.
"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, Satgassus dari Pak Kapolri sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, saya termasuk yang diundang launching pertama," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6).
Sri Mulyani menuturkan Kepolisian RI terus memperkuat Satgassus OPN menjalankan perannya mendukung pengoptimalan penerimaan negara. Karenanya, Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas tersebut akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
"Ini tentu hal positif untuk terus mendukung, karena APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, otoritas pajak telah melakukan pertemuan dengan Satgassus OPN untuk berdiskusi perihal optimalisasi penerimaan negara.
Bimo mengatakan diskusi itu dihadiri oleh seluruh tim Satgassus OPN kecuali Novel Baswedan. "Kemarin sore kami sudah diskusi kami undang Satgassus full team, kecuali Pak Novel, tidak datang," tuturnya.
"Kami komitmen sinergi, khususnya untuk amankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan," pungkas Bimo. (Mir/E-1)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Tahun 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto, devisa ekspor sebesar US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun.
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved