Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KERJA sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) bentukan Polri akan berfokus pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).
"Ini dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Rosmauli melalui siaran pers, dikutip pada Rabu (18/6).
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN, imbuhnya, telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak. Dalam pertemuan itu pula dibahas mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
"Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya," terang Rosmauli.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons perihal Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara atau Satgassus OPN yang dibentuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sejatinya satuan khusus itu telah dibentuk sejak beberapa tahun silam.
"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, Satgassus dari Pak Kapolri sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, saya termasuk yang diundang launching pertama," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6).
Sri Mulyani menuturkan Kepolisian RI terus memperkuat Satgassus OPN menjalankan perannya mendukung pengoptimalan penerimaan negara. Karenanya, Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas tersebut akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
"Ini tentu hal positif untuk terus mendukung, karena APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, otoritas pajak telah melakukan pertemuan dengan Satgassus OPN untuk berdiskusi perihal optimalisasi penerimaan negara.
Bimo mengatakan diskusi itu dihadiri oleh seluruh tim Satgassus OPN kecuali Novel Baswedan. "Kemarin sore kami sudah diskusi kami undang Satgassus full team, kecuali Pak Novel, tidak datang," tuturnya.
"Kami komitmen sinergi, khususnya untuk amankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan," pungkas Bimo. (Mir/E-1)
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Bea Cukai Sumbagtim capai penerimaan Rp759 miliar atau 190% dari target. Dorong hilirisasi, jaga pengawasan, dan dukung Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved