Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa pembiayaan pendidikan memerlukan komitmen besar dari kita semua masyarakat, dan terutama komitmen dari negara.
“Perhatian negara terhadap gaji guru dan dosen sebenarnya cukup besar, terlihat dari berbagai skema tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus untuk wilayah 3T, dan tunjangan kehormatan dosen,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (8/8).
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa meskipun anggaran tersebut besar secara total, distribusi dan efektivitas penggunaannya masih menjadi tantangan, sehingga kesejahteraan guru dan dosen belum merata dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban tugas serta tanggung jawab mereka.
“Selain itu, kita juga harus mengembangkan model pembiayaan yang kreatif dan berkelanjutan, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dan sektor swasta, tentu dengan regulasi yang memastikan mutu, pemerataan, dan perlindungan bagi tenaga pendidik,” ujar Hetifah.
Komisi X DPR RI sendiri kitakan berkomitmen mendorong agar alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN benar-benar digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, tanpa mengurangi prioritas lainnya, seperti prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan infrastruktur pendidikan.
“Kita juga akan mengawal agar reformasi sistem remunerasi tenaga pendidik berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, sehingga gaji yang layak sejalan dengan peningkatan profesionalisme,” pungkasnya. (H-3)
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menanggapi persoalan rendahnya gaji dosen dan guru saat menjadi pembicara dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.
Aksi ini dilakukan untuk menyikapi skema kebijakan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN) yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved