Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA guru merasa bangga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP. Di sisi lain, muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
"Menjadi ketakutan di kalangan guru-guru swasta karena mereka selama ini hanya mendapatkan pihak penggajian mereka ditentukan pungutan terhadap siswa jadi kalau itu digratiskan ini pasti akan berpengaruh terhadap gaji guru-guru," kata Kepala Bidang (Kabid) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri saat dihubungi, Jumat (30/5).
Namun persoalan lainnya yakni sekolah-sekolah swasta sekarang juga menerima dana BOS namun tidak begitu cukup untuk menutupi seluruh pembiayaan. Maka dana BOS hanya bersifat bantuan sementara.
"Meskipun gaji guru swasta yang menengah bawah tentu saja itu juga tidak begitu sejahtera, jadi akan menjadi masalah dan akan menjadi khawatiran guru-guru," ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Iman, pemerintah perlu mempertegas keputusan MK tersebut apakah akan berlaku untuk semua sekolah swasta atau tidak. Sehingga perlu dibuat peraturan di bawahnya agar tidak menimbulkan simpang siur.
"Jangan sampai itu berdampak terhadap kesejahteraan guru yang mana sampai hari ini pun kesejahteraan guru swasta juga tidak begitu baik," ungkapnya.
Ia menyebut berdasarkan survei dari Jobstreet bahwa lowongan kerja guru swasta di Jobstreet menyatakan ratanya kisarannya masih berkisar Rp2 juta. (Iam/M-3)
GURU sebagai aktor penting dalam strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari instrumen kesejahteraan.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
GURU bertanggung jawab untuk membangun jiwa dan raga para peserta didik yang dididiknya.
Usulan telah melalui pembahasan bersama Komisi X DPR RI.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Pemerintah juga menolak anggapan bahwa penetapan status bencana rawan dipolitisasi karena belum adanya Peraturan Presiden (Perpres).
Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved