Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PARA guru merasa bangga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP. Di sisi lain, muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
"Menjadi ketakutan di kalangan guru-guru swasta karena mereka selama ini hanya mendapatkan pihak penggajian mereka ditentukan pungutan terhadap siswa jadi kalau itu digratiskan ini pasti akan berpengaruh terhadap gaji guru-guru," kata Kepala Bidang (Kabid) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri saat dihubungi, Jumat (30/5).
Namun persoalan lainnya yakni sekolah-sekolah swasta sekarang juga menerima dana BOS namun tidak begitu cukup untuk menutupi seluruh pembiayaan. Maka dana BOS hanya bersifat bantuan sementara.
"Meskipun gaji guru swasta yang menengah bawah tentu saja itu juga tidak begitu sejahtera, jadi akan menjadi masalah dan akan menjadi khawatiran guru-guru," ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Iman, pemerintah perlu mempertegas keputusan MK tersebut apakah akan berlaku untuk semua sekolah swasta atau tidak. Sehingga perlu dibuat peraturan di bawahnya agar tidak menimbulkan simpang siur.
"Jangan sampai itu berdampak terhadap kesejahteraan guru yang mana sampai hari ini pun kesejahteraan guru swasta juga tidak begitu baik," ungkapnya.
Ia menyebut berdasarkan survei dari Jobstreet bahwa lowongan kerja guru swasta di Jobstreet menyatakan ratanya kisarannya masih berkisar Rp2 juta. (Iam/M-3)
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menanggapi persoalan rendahnya gaji dosen dan guru saat menjadi pembicara dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.
Aksi ini dilakukan untuk menyikapi skema kebijakan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN) yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved