MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta Diterapkan Bertahap

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib secara bertahap menggratiskan pendidikan dasar di tingkat SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ketentuan ini disampaikan dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (27/5).

Apa Pertimbangan MK?

Enny mengatakan pendidikan dasar tanpa biaya adalah bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Berbeda dengan hak sipil dan politik yang harus dipenuhi secara langsung, pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan negara.

Baca juga : MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Harus Digratiskan oleh Pemerintah

Enny menambahkan, pemenuhan hak ekosob sangat bergantung pada ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran negara.

“Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif,” kata Enny.

MK Koreksi Frasa Multitafsir dalam UU Sisdiknas

MK menilai bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengandung multitafsir dan berpotensi diskriminatif.

Baca juga : Empat Mahasiswi Uji Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan, Minta Kuota 30%

Karena itu, MK memutuskan untuk mengubah frasa tersebut, sehingga berbunyi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Negara Harus Akui Peran Sekolah Swasta

MK mengkritik penerapan kebijakan pendidikan dasar yang selama ini hanya berfokus pada sekolah negeri. Padahal, banyak anak Indonesia terpaksa bersekolah di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Baca juga : MK Petakan Perkara PHP Pilkada untuk Minimalisir Konflik Kepentingan

Jika kebijakan bebas biaya hanya berlaku di sekolah negeri, maka negara secara tidak langsung mengabaikan hak pendidikan anak-anak yang bersekolah di lembaga swasta. Oleh sebab itu, MK menegaskan pentingnya kebijakan pembiayaan yang adil di seluruh satuan pendidikan dasar.

Menurut MK, jika frasa “wajib belajar tanpa biaya” hanya berlaku bagi sekolah negeri, negara mengabaikan kenyataan bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa banyak anak bersekolah di sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi.

Situasi ini dinilai bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar tanpa biaya bagi seluruh warga. Oleh sebab itu, negara harus mengatur pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, melalui bantuan atau subsidi pendidikan.

Baca juga : MK Janji Hindari Konflik Kepentingan Tangani Sengketa Hasil Pilkada 2024

Bagaimana Kesanggupan Anggaran Sekolah Swasta?

Lebih jauh, MK meminta pemerintah mengutamakan anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta, dengan memperhatikan kebutuhan khusus sekolah swasta, misalnya yang menerapkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional.

MK juga menyoroti keberadaan sekolah swasta yang tidak menerima bantuan dari pemerintah dan sepenuhnya membiayai operasional dari iuran peserta didik.

Dalam kasus ini, MK menilai tidak tepat memaksa sekolah swasta tersebut untuk tidak memungut biaya, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah dalam memberikan bantuan.

Namun demikian, MK meminta sekolah swasta yang membiayai sendiri kegiatannya agar tetap menyediakan kemudahan pembiayaan bagi peserta didik di lingkungan mereka.

“Terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah/madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah,” ucap Enny. (Ant/P-4)