Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
"Ini akan dibahas Banggar. Dalam KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) sudah disepakati bahwa pelaksanaan belanja lain-lain akan mengikuti mekanisme hak budget DPR RI," ujar Anggota Banngar DPR Dolfie O.F.P saat dihubungi, Rabu (21/8).
Dia yang merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR itu juga memastikan akan meminta penjelasan rinci kepada pemerintah mengenai bertambahnya besaran alokasi belanja lain-lain untuk tahun depan.
Penjelasan itu juga akan diikuti dengan tujuan penggunaan secara jelas sebelum akhirnya akan ada kesepakatan mengenai besaran pasti pada alokasi belanja tersebut. "Mengenai peruntukan dari belanja lain-lain, nanti akan dijelaskan pemerintah dalam rapat," kata Dolfie.
Baca juga : APBN 2025 Dibahas, DPR Tekankan Transparansi dan Prioritas untuk Kesejahteraan Rakyat
Diketahui, dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp631,8 triliun untuk belanja lain-lain. Namun dalam dokumen tersebut tak dijelaskan lebih rinci mengenai tujuan dan penggunaanya.
Nilai belanja lain-lain yang diusulkan tahun depan itu juga meningkat signifikan. Pada 2020, alokasi belanja lain-lain tercatat Rp120,0 triliun; Rp79,7 triliun di 2021; Rp404,3 triliun di 2022; Rp225,0 triliun di 2023; dan Rp335,4 triliun di 2024.
Secara persentase, belanja lain-lain yang diusulkan pemerintah mencapai 23,5% dari total usulan alokasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp2.693,2 triliun. (N-2)
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved