Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi rencana pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024, yang dicetuskan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Presiden sampaikan hingga saat ini belum ada rapat khusus di Istana membahas hal tersebut. Meski begitu, dia bilang pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi terkait rencana pembatasan BBM itu.
Sebab, pemerintah masih harus terlebih dahulu melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil keputusan. "Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," kata Jokowi di Yogyakarta, hari ini.
Baca juga : Soal Nasib Subsidi BBM, Pemerintah Masih Cermati Perkembangan Terkini
Namun Jokowi membenarkan ada dua hal yang mendesak pembatasan BBM subsidi. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya Jakarta.
Kedua, Jokowi ingin agar APBN 2025 efisien. Sebab selama ini, banyak BBM bersubsidi disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," kata Jokowi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya bilant pemerintah berencana untuk membatasi BBM subsidi pada 1 Oktober. "Ya memang ada rencana begitu. Begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang lagi dibahas," kata Bahlil di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024). (Try/P-2)
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved