DPRD DKI Soroti Pemangkasan Subsidi Pangan Rp300 Miliar

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyoroti sejumlah kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan publik, terutama pemangkasan anggaran subsidi pangan murah dan rencana penambahan utang daerah.

Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang turut dihadiri Gubernur Pramono Anung, Lukman menyampaikan keberatannya atas pengurangan alokasi anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat kecil.

“Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan dan kesedihan saya soal rencana pengurangan subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar. Itu harusnya jangan dilakukan,” ujar Lukman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).

Baca juga : Anggaran Subsidi Pangan di Banyumas dari APBD

Menurutnya, alasan pengurangan anggaran karena rendahnya minat masyarakat terhadap komoditas daging dan susu UHT. Namun, hal itu justru tidak sesuai fakta di lapangan. "Katanya tidak diminati. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur,” tukas dia di depan forum paripurna.

Selain persoalan pangan, Lukman juga menolak rencana Pemprov DKI untuk berutang sebesar Rp2,2 triliun. Ia menilai proyek-proyek yang dibiayai dari utang tidak memiliki potensi pengembalian (return) dan berisiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. 

"Saya tidak setuju, Pak Gubernur. Karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada return-nya, nanti menjadi persoalan hukum,” ujarnya.

Baca juga : Menkeu Sri Mulyani: Bansos Merupakan Instrumen di Dalam APBN

Lebih lanjut, politikus PAN itu turut menyinggung proyek warning system banjir senilai Rp225 miliar yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Hingga kini, menurutnya, keberadaan sistem peringatan dini tersebut tidak jelas. “Hari ini warning system banjir itu tidak tahu di mana rimbanya. Ini mohon penjelasannya nanti,” katanya.

Di sisi lain, Lukman mengusulkan agar Pemprov DKI memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. "Jakarta menuju global city, SDM-nya harus ditingkatkan. Setiap sekolah perlu ada ekstrakurikuler berbahasa asing,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan penekanan agar Pemprov DKI tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat. "Apalagi jangan dikurangi, Pak, namanya subsidi pangan. Mengurangi subsidi pangan malah menambah stunting,” ucapnya. (Far/P-2)