Ketua Fourbes Minta Presiden, KPU, dan Bawaslu Jaga Netralitas dan Junjung Etika

JELANG pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden pada 14 Februari 2024, Ketua Umum Forum Ummat Bersatu (Fourbes) Ahmad Muhajir Sodruddin menyerukan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah, serta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk secara tegas mengambil posisi netral.

"Hal yang paling utama adalah Presiden dan para menteri yang terlibat sebagai tim sukses agar menjaga dan memelihara etika sekalipun mereka punya hak untuk.mendukung pasangan calon (paslon) tertentu yang didukung," kata Muhajir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Ia berharap suara kegalauan yang disampaikan forum guru besar dan sivitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air terkait proses demokrasi yang tengah berlangsung hendaknya dijadikan sebagai alarm.

Baca juga : Sivitas Akademika Unsoed Desak Jokowi Utamakan Kepentingan Negara

"Alarm untuk mengembalikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu secara demokratis dengan mengedepankan etika sebagai penyelenggara negara," ucap Muhajir. 

Aktivis PP Muhammadyah itu mengingatkan, bahwa pesan yang disampaikan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat adalah bentuk kecintaan terhadap Indonesia dalam rangka menyelamatkan demokrasi dan memperkuat demokrasi sekarang dan ke depan.

"Yang kita hadapi hari ini bukan saja siapa yang akan terpilih tetapi bagaimana proses pemilihan Presiden dan Wapres itu bisa berlangsung dengan adil dan kredibel karena trust dari publik itu penting," tutur Muhajir.

Baca juga : Forum Dosen Unri Keluarkan Maklumat Menjaga Marwah Demokrasi Indonesia

Proses juga penting

Lebih lanjut Ketua Umum Fourbes Muhajir Sodruddin meminta agar pemerintah, khususnya agar menjaga kesejukan dan iklim demokrasi yang kondusif. 

Presiden jangan mewariskan luka yang mendalam kepada publik, dengan perlakuan khusus,  ada yang diberi kesempatan, ada yang aksesnya dihalangi. 

Baca juga : Guru Besar dan Dosen Unhas Minta Presiden Jokowi Berada di Koridor Demokrasi yang Benar

"Ini bentuk ketidakadilan yang sungguh menyakitkan hati bagi masyarakat pemilih," tegas Muhajir seraya mengingatkan, bahwa demokrasi itu bukan saja hasil akhir tetapi juga bagaimana proses itu dihargai.

Ia menunjuk contoh di negara-negara maju memang ada perdebatan antar gagasan, program dan sebagainya. Tetapi penghargaan terhadap proses demokrasi itu sangat tinggi. 

"Inilah yang kita hadapi hari-hari yang akan datang. Jangan mengulangi lagi kejadian Pemilu 2019 yang penuh dengan intrik dsb," kata Muhajir.

Baca juga : Pembuktian Netralitas Jokowi Jangan Sekadar Omongan, Harus Ada Aturan Tegas

Mantan anggota DPR RI menyindir tertentu paslon yang pernah merasakan kekalahan yang menyakitkan semestinya ikut merasakan bagaimana kepedihan paslon-paslon yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Karena itu, Muhajir berharap rasa keadilan itu dikedepankan.

"Sebagai penyelenggara negara harus menegakkan etika, karena etika itu adalah bagian dari pengejawantahan rasa keadilan, dan rasa ketidakberpihakan kepada salah satu paslon," tutur Muhajir.

Baca juga : Bawaslu, Jangan Jegal Hak Rakyat untuk Kenal Gagasan Kandidat

Menurut Muhajir, publik hari ini menjadi terkotak-kotak bukan karena ada persaingan gagasan tetapi karena adanya bentuk rasa ketidakadilan yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu. (S-4)

Baca juga : Presiden Diminta Tinjau Ulang Kepres Pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu