Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 20 guru besar dan puluhan civitas academica Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi simpatik tepat di depan patung Jenderal Soedirman. Civitas academica Unsoed membacakan deklarasi yang mengkritisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Dalam aksi simpatik itu, para guru besar dan civitas akademika yang menamakan Laskar Poetra Soedirman Menggugat meneriakkan, ‘Lawan Pengkhianatan Demokrasi’. Beberapa kali mereka meneriakkan kalimat tersebut.
Deklarasi dibacakan oleh guru besar Fakultas Hukum Unsoed Prof Hibnu Nugroho mewakili Laskar Poetra Soedirman.
Baca juga : Komposisi Anggota Penyelenggara Pemilu Harus Inklusif
“Memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mendekati perhelatan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024, kami Laskar Poetra Soedirman yang terdiri dari profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu mengimbau kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber Bhineka Tunggal Ika,” katanya.
Kedua, ,mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara profesional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.
“Ketiga mengimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab,” lanjutnya.
Baca juga : Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan
Yang keempat mendesak kepada penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel.
“Kelima, mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika dan hukum guna menciptakan tertib sosial,” ujarnya.
Kemudian yang keenam mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, manipulatif, merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan.
Baca juga : GIAD Sebut Penyelenggara Pemilu Melindungi Kejahatan Pemilu
“Ketujuh mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Kedelapan, jika Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos,” tandasnya.
Kemudian Prof Hibnu mengutip kalimat yang disampaikan oleh Jenderal Soedirman. “Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa,” tegas dia.
Sebelumnya, Rektor Unsoed Prof Ahmad Shodiq justru terkesan memuji kepemimpinan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan rektor Unsoed melalui video yang telah tersebar di media sosial. (LD/Z-7)
Sejumlah perjalanan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto yang mengalami gangguan antara lain KA 197 Kamandaka relasi Semarang Tawang–Cilacap.
Dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, kawasan Baturraden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah lama menawarkan beragam destinasi.
Pemilihan Purwokerto sebagai tuan rumah kali ini didasari atas semangat dan aktivitas bulu tangkis yang tinggi.
Kerusakan juga ditemukan di Alun-Alun Purwokerto, meliputi pot bunga dan bangku taman yang biasa dipakai masyarakat.
Unwiku sedang mempersiapkan pembukaan program Magister Ilmu Hukum, yang saat ini tengah dalam proses akreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
DUA pekan pascahari raya Idul Fitri atau Lebaran 2025 yakni pada Senin (14/4) harga cabai di Purwokerto, Jawa Tengah masih bertahan di angka yang tinggi.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved