Jumat 08 Oktober 2021, 15:50 WIB

Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan

Antara
Petugas membawa kotak suara yang telah dirakit di gudang logistik KPU wilayah Depok, Jawa Barat.

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri telah menyampaikan 27 nama yang diusulkan sebagai calon anggota tim seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Presiden Joko Widodo. 

Hal itu berdasarkan surat bernomor 270/5565/SJ perihal seleksi calon anggota penyelenggara pemilu 2022-2027, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 4 Oktober 2021. Dari 27 nama yang disampaikan, Kepala Negara akan memilih 11 nama anggota tim seleksi.

Rinciannya, tiga orang unsur pemerintah, tiga orang akademisi dan empat orang perwakilan masyarakat. Koalisi masyarakat sipil pemerhati pemilu pun mengingatkan prinsip utama dalam pembentukan tim seleksi adalah partisipasi dan keterbukaan. Dalam proses penunjukkannya, tidak boleh dilakukan secara tertutup.

Baca juga: Ini Usulan Tanggal Pelaksanaan Pemilu 2024 dari KPU

"Entah itu akademisi, entah itu tokoh masyarakat, mereka punya rekam jejak yang baik dan sudah tidak diragukan lagi kepakarannya dalam pemilu. Kita juga harus memperhatikan komposisi dan memastikan 30% keterwakilan perempuan," ujar peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Aqidatul Izza Zain dalam diskusi virtuals, Jumat (8/10).

Kapabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu pada 2022-2027, lanjut dia, sangat ditentukan oleh tim seleksi yang akan melakukan proses rekrutmen. Apalagi pemilu 2024 disebut memiliki kompleksitas yang tinggi. Sebab, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah digelar secara serentak. 

Baca juga: Tragedi Pemilu 2019 Jangan Sampai Terulang

Selain itu, jadwal dan tahapan pemilu yang tak kunjung ditetapkan, membuat masyarakat berspekulasi adanya tarik-menarik kepentingan. Hal itu berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. "Muaranya ada pada tim seleksi, bagaimana mencari calon anggota KPU dan Bawaslu," pungkas Izza.

Masyarakat sipil berharap proses penunjukkan tim seleksi maupun rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan secara partisipatif dan tidak tertutup. Sehingga, masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawal setiap tahapan.

"Proses seleksi yang tertutup bisa menjadi awal bencana penyelenggaraan pemilu, yang seharusnya mandiri dan independen," tutupnya.(OL-11)
 

 

Baca Juga

Antara

Haedar Nashir Dorong Sejahrawan Muhammadiyah Berpikiran Terbuka

👤Ant 🕔Sabtu 27 November 2021, 23:24 WIB
Ia berharap sejarawan Islam, khususnya sejarawan Muhammadiyah, tidak terjebak pada...
MI/Ramdani

Jimly: Jangan Panik, Putusan MK Soroti Proses Pembentukan UU Ciptaker, Bukan Materinya

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 21:41 WIB
Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Rais Aam Perintahkan Muktamar Dipercepat, Panitia: Belum Diputuskan

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 27 November 2021, 17:22 WIB
Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memerintahkan muktamar dilaksanakan pada 17...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya