Senin 04 Oktober 2021, 19:40 WIB

Tragedi Pemilu 2019 Jangan Sampai Terulang

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tragedi Pemilu 2019 Jangan Sampai Terulang

MI/ANDRI WIDIYANTO
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

 


PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2024 akan digelar bersama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Perlu jeda antara dua gelaran tersebut untuk mengantisipasi kelelahan yang dapat berujung kematian penyelenggaranya.

"Evaluasi Pemilu 2019 yang kompleks secara beban bagi kerja penyelenggara pemilu, concern issue bagi peserta pemilu, dan kerumitan bagi pemilih perlu menjadi pertimbangan penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Delia Wildianti pada webinar bertajuk Utak-atik Jadwal Pemilu 2024 Demi Apa?, Senin (4/10).

Pada kesempatan itu hadir Koordinator Nasional Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby, Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto dan Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan.

Menurut Delia, Pemilu 2019 banyak memakan korban jiwa akibat beban kerja penyelenggara yang berat. Tragedi itu tidak boleh terulang lagi sehingga perlu jeda antara pemilu dan pilkada serentak 2024.

"Pertimbangan penjadwalan, konteks pemilu serentak 2024 yang menggabungkan pilpres, pileg dan pilkada dalam satu tahun yang sama menjadi pertimbangan untuk memberikan jeda antara tahapan pemilu yang di dalamnya pilpres dan pileg dengan pilkada," ungkapnya.

Jeda antara pemilu dan pilkada diperlukan untuk mengakomodasi pelaksanaan setiap tahapan secara substansial disertai dengan proses evaluasi tahapan yang matang. "Penjadwalan pemilu perlu disesuaikan dengan konteks keserentakan yang tidak ideal dan memicu kompleksitas," tutur Delia.

Ia juga menekankan pesta demokrasi di 2024 harus ditopang kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Itu meliputi kesiapan penyelenggara pemilu dari sisi teknologi juga SDM. "Juga dari sisi kesiapan partai terkait jumlah kader yang dicalonkan, kesiapan pemilih khususnya mengenai political efficacy, concern issue bukan hanya di pilpres tapi juga pileg, kesiapan pemerintah yang mengacu pada kecukupan anggaran," jelasnya.

Delia mengatakan KPU harus menghitung secara saksama jeda waktu yang akurat agar pemilu bukan hanya sebatas prosedural pada hari H. Pesta demokrasi bekerja sebagai proses sirkulasi kepemimpinan yang demokratis dan substansial di sepanjang tahapan pemilu, prapemilu, hari pencoblosan dan pascapemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu yang menganut model independen memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pemilu termasuk mengatur secara detail regulasinya. "Namun intervensi pemerintah yang cukup kuat ini bisa mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu," pungkasnya. (P-2)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

15 Tahun, Aksi Kamisan Menjelma jadi Ruang Pendidikan 

👤Tri SUbarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:32 WIB
"Menurut saya ini menjadi ruang pendidikan untuk anak-anak muda dan juga sebenarnya menjadi ruang pendidikan politik para pemangku...
dok.ist

Komjak Minta Keterangan PH Korban Akta Palsu atas Laporan Jaksa di Medan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 21:50 WIB
TIM Hukum Hadi Yanto,S.H.,M.H.,CLA yang merupakan Penasehat Hukum (PH) Jong Nam Liong, menghadiri panggilan Komisi Kejaksaan untuk dimintai...
 Instagram/Nyoman Nuarta.

JJ Rizal: Sejarah Nama Nusantara Betolak Belakang dengan Semangat Demokrasi

👤Reporter: AGUS TAUFIK/Penulis: MUHARDI 🕔Kamis 20 Januari 2022, 21:06 WIB
Dia menilai nama Nusantara bertolak belakang dengan hasrat demokratis yang ingin dibangun pemerintah. Nama nusantara lebih mencerminkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya