GIAD Sebut Penyelenggara Pemilu Melindungi Kejahatan Pemilu

GERAKAN Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) menyebut penyelenggara pemilu melindungi kejahatan pemilu. Hal itu menanggapi maraknya pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu namun dilakukan pembiaran.

Pendiri lembaga Studi Visi Nusantara (LS Venus) Yusfitriadi mempertanyakan apakah penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya atau tidak.

“Artinya (penyelenggara) sebetulnya bekerja atau tidak? Contohnya kasus Gibran bagi-bagi susu di CFD, Bawaslu DKI sudah menyatakan bersalah tapi Bawaslu RI menyatakan tidak,” ungkap Yusfitriadi, Rabu (7/2).

Artinya, kata Yusfitriadi, ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

“Ditambah kemudian DKPP sudah berkali-kali memutuskan tidak berdampak apapun terhadap kondisi,” tegasnya.

Ia mencontohkan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang dinyatakan melanggar kode etik oleh DKPP. Alih-alih dipecat, kata Yusfitriadi, KPU tidak terpengaruh dengan keputusan DKPP dan Hasyim tetap menjadi Ketua KPU RI.

“Tidak ada pengaruhnya, sehingga mekanisme yang dilakukan penyelenggara pemilu itu melindungi kejahatan pemilu,” tuturnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak bakal dipecat meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan yang bersangkutan melanggar kode etik ihwal proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan putusan itu tidak bersifat akumulatif meski yang bersangkutan berkali-kali dinyatakan melanggar pada aduan lain.

"Tidak ada (dipecat). Keputusan DKPP itu sikapnya bukan keputusan akumulatif. Itu saja ya," kata Ketua DKPP Heddy Lugito. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi