Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PAKAR hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum. Menurutnya, dimensi pemakzulan di seluruh dunia selalu terkait dengan sisi hukum dan politik.
Uceng menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah menggariskan tiga kriteria untuk menjatuhkan presiden atau wakil presiden dari sisi hukum, yakni adanya pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan perbuatan tercela. Ia meyakini, tiga jenis pelanggaran itu sudah dilakukan oleh Gibran.
Dari segi pelanggaran pidana, Uceng menyitir laporan akademisi Nurani '98 Ubedillah Badrun yang sempat dilayangkan ke KPK terkait Gibran dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta KKN. Laporan yang dibuat pada 2022 itu berkaitan dengan perusahaan yang diduga dibuat oleh Gibran dan adiknya Kaesang Pangarep bernama PT SM.
Dari segi pelanggaran administrasi, dugaan yang dilakukan Gibran terkait kemungkinan ia tidak tamat di bangku kuliah. Adapun dari segi perbuatan tercela, Uceng menyoroti sejumlah hal, termasuk akun fufufafa di media sosial Kaskus yang diduga milik Gibran dan proses nepotisme lewat Putusan MK Nomor 90.
"Kalau kita berbicara secara hukum tok, sebenarnya selesai, Gibran bisa di-impeach. Selesai tuh," katanya dalam diskusi bertajuk Menuju Pemakzulan Gibran: Sama ke Mana DPR Melangkah? yang digelar Formappi di Jakarta, Rabu (18/6).
Menurut Uceng, pelanggaran-pelanggaran tersebut tak mesti terbukti secara hukum terlebih dahulu sampai berkekuatan hukum tetap agar Gibran dapat dimakzulkan. Sebab, impeachment merupakan mahkamah jabatan. Oleh karenanya, ia menilai surat purnawirawan TNI cukup menjadi alasan pemakzulan Gibran. (Tri/M-3)
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
MANTAN Presiden Joko Widodo menduga ada agenda besar politik untuk menggerus reputasinya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.
Mantan Presiden Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik polemik ijazah dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan sejak bulan lalu oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved