Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Mantan Presiden Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik polemik ijazah dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik Iya. Isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan," kata Jokowi di kediamannya kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, seperti ditayangkan Metro TV, hari ini.
Ia menduga adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang menyeret namanya. Apalagi, kasus ijazah palsu marak terjadi berbarengan dengan wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulungnya.
Adapun dorongan pemakzulan Gibran dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI yang dimotori mantan wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fahcrul Razi. Fachrul merupakan mantan menteri agama (menag) era Jokowi.
Menurut dugaan Jokowi, salah satu motif dari agenda besar politik adalah untuk menurunkan reputasi politik. "Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ujar dia.
"Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," imbuh Jokowi.
Meskipun begitu, Jokowi merasa biasa-biasa saja terhadap isu yang berkembang di masyarakat tersebut. "Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa," imbuh dia.(P-1)
Komisi X DPR RI meminta publik menghormati dan menjadikan penjelasan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai keabsahan ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai rujukan utama.
Rivai menyebut saat itu kliennya melaporkan atas 24 peristiwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang merugikan Jokowi.
Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (13/8) lantaran podcast atau siniar yang dibuatnya membahas tentang tudingan ijazah palsu Jokowi.
Saut memberikan dukungan saat mendampingi Abraham memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Dirreskrimum Polda Metro Jaya.
Abraham Samad diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo
Kejagung menegaskan eksekusi penjara untuk Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bersifat wajib, meski mengeklaim sudah berdamai dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wapres Gibran tak menyalami sejumlah menteri dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, beberapa waktu lalu, dinilai mengonfirmasi adanya hubungan yang renggang
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
MANTAN Presiden Joko Widodo menduga ada agenda besar politik untuk menggerus reputasinya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved