Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka. Aria menyebut narasi yang disampaikan Jokowi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pasalnya, ia menilai Jokowi memberikan pernyataan yang menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.
"Narasi-narasi yang membuat suatu yang tidak jelas dan berdampak pada kebingungan publik seperti ada skenario skenario itu saya kira Pak Jokowi tau dari dulu ya di politik kayak gitu," ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).
"Ada skenario di belakang PDI, ada skenario di belakang Golkar, ada skenario di belakang tersangkanya pak Hasto dan Tom Lembong," ujarnya
Aria meminta Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI yang menjabat selama dua periode memberikan pernyataan yang mencerahkan bangsa.
"Pak Jokowi ini presiden dua kali, sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran pikiran yang besar pikiran-pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini negara ini untuk lebih ke depan ya," ucap Aria
Meski demikian, Aria mengaku tak menyalahkan Jokowi atas pernyataannya. Namun, dia meminta agar pernyataan yang keluar lebih mengedepankan kebangsaan, daripada menanggapi soal isu ijazah palsu.
"Saya tidak menyalahkan pak jokwi menyampaikan hal itu ke publik tapi sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini jangan publik di bawa ke hal yang terlalu kecil. Menurut saya soal ijazah ini juga terlalu berlebihan juga sehingga masalah masalah penting bangsa ini tidak menjadi wacana," ucapnya.
Seperti diberitakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jokowi, ada pihak yang sengaja ingin menurunkan namanya dan keluarganya di kancah politik nasional.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini. Termasuk isu pemakzulan (Gibran). Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Buat saya biasa-biasa saja lah," kata Jokowi. (H-4)
Mantan Presiden Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik polemik ijazah dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
TPUA meminta Polda Metro Jaya juga menggelar perkara khusus untuk mengoreksi kesewenang-wenangan pihak aparat penegak hukum.
PENGADILAN Negeri Surakarta menggelar sidang online (e-Court) putusan sela perkara gugatan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Kamis (10/7/2025).
Anam mengaku selaku pihak pengawas eksternal Polri juga diberi kesempatan untuk menggali lebih dalam terkait fakta tersebut.
Gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah berlangsung di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (9/7) belum ada kesimpulan akhir
MANTAN Presiden Joko Widodo menduga ada agenda besar politik untuk menggerus reputasinya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan sejak bulan lalu oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved