Politik Dan Hukum

Menhan: Mayjen Ahmad Rizal Harus Pensiun sebelum Jabat Dirut Bulog

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani harus terlebih dahulu pensiun dari dinas militer sebelum resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog

Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani Dinilai Layak Pimpin Bulog, Ini Alasan Panglima TNI 

PanglimaTNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani layak menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog

TNI: Penunjukan Mayjen Rizal sebagai Dirut Bulog Sesuai Aturan

Penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog telah melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum

Oknum TNI AU Diduga Aniaya Pedagang di Maros, Sudah Diamankan Polisi Militer

Insiden ini diduga dipicu oleh persoalan internal yang berkaitan dengan tempat kerja istri oknum tersebut. Namun, motif pasti masih dalam penyelidikan internal.

Pleidoi Tom Lembong Singgung Karut-Marutnya Penegakan Hukum di Indonesia

Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia. 

Tom Lembong: Pendekatan Jaksa Dikritik 8 Fraksi di DPR, Termasuk Partai Penguasa

Tom Lembong menyebut seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pendekatan yang diambil Kejaksaan dalam kasusnya.

Tom Lembong: Dalam Lima Tahun, AI Akan Buktikan Kami Tak Bersalah

Dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, siapa pun bisa meminta AI untuk mengakses dan menganalisis ribuan dokumen persidangan kasus yang menyeret dirinya.

DPR Desak Pejabat yang Urus Papua Berkantor Di Sana

Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Survei: Efek ASR Dorong Gerindra Unggul di Kalangan Pemilih Sultra

LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025

Pleidoi Tom Lembong: Kuasa Hukum Minta Hakim tidak Terpengaruh Tekanan Politik

Tim kuasa hukum Tom Lembong, meminta agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dapat bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dalam memutus perkara

Revisi KUHAP: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Sidang 

DPR bersama pemerintah menyepakati penghapusan ketentuan pelarangan siaran langsung persidangan dalam Pasal 253 ayat 3 draf revisi KUHAP

Hamdan Zoelva: Hakim jangan Terpengaruh Motif Politik dalam Putusan Pleidoi Tom Lembong

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengingatkan para majelis hakim yang memutuskan perkara sidang kasus Tom Lembong agar tidak boleh dipengaruhi oleh urusan politik.

Berkantor di Papua Dinilai Jadi Kesempatan Bagus untuk Gibran

WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.

DPR dan Pemerintah Sepakat Kasus Penghinaan Presiden Bisa Melalui Restorative Justice

DPR RI dan pemerintah menyepakati kasus penghinaan presiden bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Beda Pandangan soal Gibran Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Prabowo

Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.

Gibran Siap Berkantor di Mana Saja: Bisa di Papua atau IKN 

Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.

Pleidoi Tom Lembong: Dakwaan Tindak Pidana tanpa Bukti Telah Berangus Penegakan Hukum

Mantan Mendag Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam perkara dugaan korupsi impor gula pada Rabu (9/7).

Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian

Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Menteri PAN-RB Minta Tambahan Anggaran Rp314,7 M

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.

Bukan Prabowo, Mensesneg yang Beri Wejangan ke Menteri UMKM soal Surat Istri ke Eropa

PRESIDEN Prabowo Subianto dikabarkan tidak turut campur dalam polemik surat permintaan pendampingan istri Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam kunjungannya ke Eropa. 

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia