Politik Dan Hukum

Hari Ini, Presiden Prabowo Undang Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes Buka Puasa di Istana

Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama ormas Islam dan pimpinan ponpes di Istana hari ini (5/3).

Uji Materi UU Kelautan: Pemerintah Perjelas Fungsi Bakamla tidak Tumpang Tindih dengan Penyidik

Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik

Komnas Haji: Menag Berwenang Menetapkan Pembagian Kuota Haji Khusus sesuai UU

Menag memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian kuota haji khusus dan rerguler.

Cegah Judi Online, Bareskrim Polri Desak Perbankan Perketat Buka Rekening

Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.

Bareskrim Polri Serahkan Aset Judi Online senilai Rp58 Miliar ke Kas Negara

Bareskrim serahkan aset judi online ke Kejagung, Pemberantasan judi online di Indonesia 2026, Update kasus judi online Bareskrim Polri.

MKMK Nyatakan tidak Berwenang Tangani 3 Aduan Kasus Pelanggaran Kode Etik Adies Kadir

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq Menangi Tender di 21 SKPD Pekalongan

KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025. 

Modus Korupsi Fadia Arafiq, Gunakan Perusahaan Keluarga untuk Menangkan Proyek

Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

KPK: Suami dan Anak Fadia Arafiq Ikut Nikmati Uang Korupsi Miliaran Rupiah

KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.

KPK: Staf Fadia Arafiq Selalu Dokumentasikan Pengambilan Uang di Grup WhatsApp

KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.

Saksi Sebut Selain tidak Kemahalan Harga, Jutaan Chromebook Masih Aktif Sampai Sekarang

Persidangan lanjutan perkara pengadaan laptop Chromebook pada Senin (02/03) lalu, kembali membuka fakta-fakta baru yang memperjelas isu harga pasar dan menepis dugaan kerugian negara.

Prabowo Ingatkan Risiko Perpecahan

Prabowo menegaskan, setiap kebijakan yang diambil diarahkan untuk kepentingan nasional dan menjaga keutuhan negara.

Kolaborasi KSP dan Bakom Disebut Efektif Perkuat Narasi dan Tangkal Disinformasi

Konferensi pers yang dilakukan KSP tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian isu strategis di ruang publik.

Demokrat Nilai Prabowo Serius Antisipasi Potensi Dampak Konflik di Timur Tengah

Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.

Polri dan OJK Geledah Kantor Mirae Sekuritas, Korban Dugaan Ilegal Akses Berharap Uangnya Kembali

Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.

KPK Yakin Menang Praperadilan Korupsi Kuota Haji, BPK Konfirmasi Kerugian Negara

KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!

Kuasa Hukum Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M di Kasus Korupsi Kuota Haji

Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Sidang Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Gus Yaqut Hindari Proses Hukum lewat Dalil Surat Tersangka

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berupaya menghindari proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pengacara Yaqut: Kerugian Negara Kasus Kuota Haji belum Ditetapkan BPK saat Penetapan Tersangka

Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas sebut penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji tidak sah karena audit kerugian negara dari BPK belum ada

DPP AAI Apresiasi Keputusan Bebas Junaidi Saibih

Majelis Hakim menyatakan bahwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana obstruction of justice sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Menjaga Asa Masa Depan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia

Indikator Kecocokan pada Cangkok Ginjal

Nuzulul Qur’an dan Revolusi Literasi Peradaban

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia