Politik Dan Hukum

Alunan Musik Tradisional Pelajar Belu Sambut Kedatangan Pejabat di Istana

Mereka juga memainkan musik sambil bergoyang mengikuti alunan. Hal ini menjadi daya tarik bagi para tamu hingga kepala negara yang hadir di Istana.

Renungan Suci di IKN Berjalan Khidmat Diiringi Orkestra Addie MS

Renungan Suci merupakan salah satu agenda utama sebelum upacara tanggal 17. Pembaca naskah adalah Kepala Otorita IKN.

Golkar Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Pembangunan Prabowo

Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.

Prabowo Pimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Dengan suasana khidmat, Kepala Negara kemudian meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghargaan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur.

Wakil Ketua DPR Dukung Prabowo Tertibkan Ribuan Tambang Ilegal

DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.

Kepentingan Penegakan Hukum, Bank Wajib Berikan Informasi Nasabah ke Penyidik

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.

Megawati tak Hadir, Jokowi Bagikan Momen Bareng Prabowo dan SBY di Sidang Tahunan MPR 

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

Anggota DPR Apresiasi Prabowo Selamatkan Rp300 T dari APBN

apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan

Fenomena Pemda Naikkan PBB, Gusdurian Nilai Kedaulatan Sipil Melemah

Jaringan Gusdurian akan menggelas Temu Nasional (Tunas) pada 29 - 31 Agustus 2025, yang juga akan membahas berbagai permasalahan kebijakan dan sipil saat ini.

Bupati Pati Sudewo Kembalikan Uang Korupsi, Pengamat: Kooperatif tapi tak Hapus Pidana

Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.

Komisi III DPR Minta Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina

Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Arahan Prabowo soal Hukum tidak Pandang Bulu, Pengamat: Syarat Mutlak Keadilan Sosial

Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial 

Gerindra Sebut Pidato Prabowo di MPR Peta Jalan Bebas Korupsi

Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.

Lestari Moerdijat: Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Komisi III DPR Apresiasi Polda Metro Bongkar Sindikat Narkoba 516 Kg Jaringan Internasional

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi pengungkapan sindikat peredaran narkoba jaringan internasional dengan menyita 516 kg sabu oleh Polda Metro Jaya.

Surya Paloh: Pemerintahan Prabowo Subianto telah Beri yang Terbaik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.

Anggota Komisi XIII DPR Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal di Papua

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Indonesia Harus Bangun Sistem Hukum Adaptif Hadapi Potensi Sengketa Proyek Konstruksi Berskala Besar

Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.

Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik jadi Kado 20 Tahun Perdamaian Aceh

Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.

Keputusan Pemda Menambah Pajak untuk Tingkatkan PAD Cenderung Timbulkan Masalah Baru

Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia