Politik Dan Hukum

Yusril Serahkan Keputusan Pilkada tak Langsung pada Pemerintah dan DPR

Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peneliti KITLV Leiden Usul Pilkada dan Pileg DPRD Digabung Tekan Ongkos Politik

Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik

Aktivis dan Kreator Konten Laporkan Aksi Teror ke Bareskrim, dari Bangkai Ayam hingga Peretasan

SEJUMLAH aktivis lingkungan dan kreator konten resmi melaporkan serangkaian aksi teror dan intimidasi yang mereka alami ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Rabu (14/1/2026).

Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi

KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi

Eks KPU Bantah Pilkada Mahal: Biaya Rp40 Ribu per Pemilih

Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.

Ida Budhiati : Pilkada tak Langsung Berisiko Lemahkan Legitimasi Daerah

Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi

KIP Kabulkan Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, Bonatua Minta Buka 9 Item yang Disembunyikan KPU 

KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.

DPR Tunggu Surpres TNI Tangani Terorisme

Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.

KPK Tegaskan Aliran Rasuah Kuota Haji ke Petinggi PBNU Didasari Bukti

KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).

Korupsi Chromebook, Kejagung Sebut Peran Jurist Tan Dominan

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.

KPK Telusuri Aliran Uang Suap Perpajakan

KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.

DPR Minta MA Evaluasi Tunjangan Hakim Ad Hoc

Komisi III DPR meminta evaluasi, khususnya penyesuaian pemenuhan hak fasilitas tunjangan untuk hakim ad hoc seperti tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan.

Revisi UU PA: Baleg DPR Setuju MoU Helsinki Jadi Rujukan Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan dokumen pembahasan, MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran 'Menimbang' poin B

Hakim Ad Hoc Keluhkan soal Kesejahteraan, DPR: Mohon Jangan Mogok Sidang

I Wayan Sudirta menyebutkan bahwa DPR akan berupaya memasukkan poin jaminan perlindungan bagi para hakim ad hoc ke dalam kesimpulan rapat agar menjadi keputusan resmi.

Hakim Ad Hoc Curhat ke DPR: Tanpa Gaji Pokok dan Jaminan Kematian, Hanya Bergantung Belas Kasihan

Meski memiliki fungsi yudisial yang sama beratnya dengan hakim karier, hakim ad hoc sering kali dianaktirikan di internal lembaga.

Menteri Yusril: Pilkada Tidak Langsung Lebih Efektif Tekan Politik Uang

Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.

Menteri Yusril Jelaskan Alasan Setuju Pilkada tidak Langsung

PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD

Siap Berdiskusi Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung, Yusril: Keduanya Konstitusional

PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk kemungkinan mengembalikannya menjadi pemilihan tidak langsung. 

Djunaidi Nur Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara Kasus Suap Inhutani V

Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 4 bulan penjara kepada Djunaidi Nur terkait suap eks Dirut Inhutani V untuk beli Jeep Rubicon.

KUHP Baru Tetap Atur Masa Kedaluwarsa Kasus

Salah satu poin yang diatur dalam KUHP baru adalah mengatur masa kedaluwarsa sebuah kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. 

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia