Politik Dan Hukum

Polri Dinilai Telah Transparan dalam Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi

Edi hasibuan melihat pelaksanaan yang dilakukan Bareskrim Polri, telah sesuai prosedur gelar perkara khusus dalam internal Kepolisian.

Bacakan Pleidoi, Tom Lembong Sebut Dijadikan Tersangka karena Dukung Anies Baswedan

Tom juga menduga bahwa sinyal kriminalisasi tersebut semakin nyata setelah dirinya ditangkap dan dipenjara dua pekan pasca pelantikan resmi pemerintahan baru.

Mantan Menteri ESDM Era Jokowi Diperiksa KPK soal Pengelolaan Tambang

Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur. 

Polri Didesak Usut Tuntas Kasus Kematian Diplomat Kemenlu

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri  Arya Daru Pangayunan.

Menhan: Mayjen Ahmad Rizal Harus Pensiun sebelum Jabat Dirut Bulog

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani harus terlebih dahulu pensiun dari dinas militer sebelum resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog

Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani Dinilai Layak Pimpin Bulog, Ini Alasan Panglima TNI 

PanglimaTNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani layak menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog

TNI: Penunjukan Mayjen Rizal sebagai Dirut Bulog Sesuai Aturan

Penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog telah melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum

Oknum TNI AU Diduga Aniaya Pedagang di Maros, Sudah Diamankan Polisi Militer

Insiden ini diduga dipicu oleh persoalan internal yang berkaitan dengan tempat kerja istri oknum tersebut. Namun, motif pasti masih dalam penyelidikan internal.

Pleidoi Tom Lembong Singgung Karut-Marutnya Penegakan Hukum di Indonesia

Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia. 

Tom Lembong: Pendekatan Jaksa Dikritik 8 Fraksi di DPR, Termasuk Partai Penguasa

Tom Lembong menyebut seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pendekatan yang diambil Kejaksaan dalam kasusnya.

Tom Lembong: Dalam Lima Tahun, AI Akan Buktikan Kami Tak Bersalah

Dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, siapa pun bisa meminta AI untuk mengakses dan menganalisis ribuan dokumen persidangan kasus yang menyeret dirinya.

DPR Desak Pejabat yang Urus Papua Berkantor Di Sana

Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Survei: Efek ASR Dorong Gerindra Unggul di Kalangan Pemilih Sultra

LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025

Pleidoi Tom Lembong: Kuasa Hukum Minta Hakim tidak Terpengaruh Tekanan Politik

Tim kuasa hukum Tom Lembong, meminta agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dapat bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dalam memutus perkara

Revisi KUHAP: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Sidang 

DPR bersama pemerintah menyepakati penghapusan ketentuan pelarangan siaran langsung persidangan dalam Pasal 253 ayat 3 draf revisi KUHAP

Hamdan Zoelva: Hakim jangan Terpengaruh Motif Politik dalam Putusan Pleidoi Tom Lembong

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengingatkan para majelis hakim yang memutuskan perkara sidang kasus Tom Lembong agar tidak boleh dipengaruhi oleh urusan politik.

Berkantor di Papua Dinilai Jadi Kesempatan Bagus untuk Gibran

WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.

DPR dan Pemerintah Sepakat Kasus Penghinaan Presiden Bisa Melalui Restorative Justice

DPR RI dan pemerintah menyepakati kasus penghinaan presiden bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Beda Pandangan soal Gibran Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Prabowo

Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.

Gibran Siap Berkantor di Mana Saja: Bisa di Papua atau IKN 

Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia