Politik Dan Hukum

KUHP dan KUHAP Tuai Kritikan, Adang: Silakan Uji Materi ke MK

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan kritik terhadap KUHP dan KUHAP baru adalah bagian demokrasi. DPR membuka ruang koreksi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

KPK Geledah Kantor Wanatiara Persada

Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan pada malam hari. KPK menyita sejumlah dokumen dari kantor tersebut.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

Basuki juga menjelaskan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah perjanjian baru dianggap sah jika memenuhi syarat objektif, salah satunya adalah kausa yang halal.

KPK Kaitkan Kegiatan HM Kunang dalam Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).

Mantan Audit Pertamina Bantah Ada Kontrak Pengalihan Aset Tangki OTM

Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.

38 Saksi Kasus Tata Kelola Minyak Mentah yang Dipanggil Jaksa Ungkap Fakta Ini

Kerry mengajak masyarakat untuk melihat perkara yang menjeratnya secara utuh berdasarkan fakta persidangan.

Tanggapi Kasus Komika Pandji, GNB: Pelarangan Humor Persempit Ruang Kritik Publik

Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid  alias Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menegaskan humor punya posisi penting sebagai medium kritik dan refleksi sosial.

Luhut Serukan Permanen, Izin Toba Pulp Lestari Berstatus Dicabut Sementara

PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra. 

Luhut Kembali Tegaskan tak Terafiliasi dengan Toba Pulp Lestari, Dorong Pencabutan Izin demi Kepentingan Rakyat

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Luhut Tegaskan Tolak sejak 20 Tahun Lalu, Dorong Pencabutan Izin Toba Pulp Lestari

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Ini 4 Rekomendasi yang Dilayangkan Ombudsman RI Sepanjang 2005

Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Filipina Menunggu Surat dari Indonesia? Yusril Jelaskan Maksudnya

Menko Yusril menegaskan setiap pembahasan mengenai transfer narapidana dilakukan secara hati-hati.

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK

Tanpa kuota, aplikasi ojek tidak dapat berfungsi sehingga ia kehilangan akses terhadap pekerjaan.

Pegawai KPK Disanksi Berat? Ini Kasusnya

Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany

KPK Ungkap Aliran Rasuah Kuota Haji ke Ketua Bidang Ekonomi PBNU

Budi enggan memerinci total uang yang diduga masuk ke kantor Aizzudin. Alasan pemberian juga kini masih didalami oleh penyidik.

Langgar Etik, Dewas Sanksi Berat Pegawai KPK Sekaligus Istri Tersangka Korupsi

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.

Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.

Prabowo Targetkan Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif IKN Rampung 2028

Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.

DPR Sebut Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono tak Ditindaklanjuti Kepolisian, Ini Alasannya

Rudianto menjelaskan bahwa karakter hukum pidana nasional kini telah bergeser dari fokus pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif).

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia