Mendagri Ungkap Biaya Pemulihan Sumatra Tembus Rp130 Triliun, Ini Rinciannya!

PEMERINTAH memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana dalam tiga tahun ke depan mencapai Rp130 triliun. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu finalisasi rencana induk oleh Bappenas.

Menurut Tito, kebutuhan anggaran mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pertanian. "Kalau untuk anggaran untuk yang ke depan 3 tahun, diperkirakan Rp130 triliun, untuk bangun jembatan, sekolah, dan lainnya" ujarnya, Jakarta, Rabu (25/3). 

Ia menjelaskan, usulan terbesar datang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang mengajukan sekitar Rp72 triliun untuk pembangunan sungai, jembatan, jalan permanen, sarana ibadah, dan fasilitas umum. Selain itu, sektor pendidikan, pertanian, hingga kelautan juga mengajukan kebutuhan anggaran masing-masing.

Baca juga : Kasatgas Tito Dorong Optimalisasi Huntara bagi Pengungsi yang Masih di Tenda

Seluruh rencana tersebut dihimpun dari daerah dalam dokumen R3P (rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana), yang kemudian diselaraskan oleh pemerintah pusat melalui rencana induk.

"Ini oleh Bappenas dibuat rencana induk, paling lambat awal April, 1 April, kalau tidak dibuat, Menkeu hanya mau membiayai kalau itu masuk dalam Renduk, yang clear, jelas, dan nilainya berapa," kata Tito.

Ia menegaskan, anggaran Rp130 triliun tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), tetapi mencakup seluruh kebutuhan pemulihan.

Baca juga : Mendagri Klarifikasi Surat dari Aceh ke PBB

Khusus untuk huntap, pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan hampir 37 ribu unit. Skema yang ditawarkan pun beragam, mulai dari pembangunan mandiri hingga relokasi terpusat.

"Kalau dia mau memperbesar lagi dengan biayanya, silakan, standar pemerintah Rp60 juta," ujarnya. 

Namun, Tito mengakui proses perhitungan kebutuhan huntap masih terkendala data dari daerah. Banyak pemerintah daerah belum menyerahkan data rinci berbasis nama dan alamat, sehingga menyulitkan penentuan anggaran secara akurat.

"Kalau gelondongan seperti ini kita tidak bisa menentukan angka, karena indeks PKP agak tinggi standarnya," ujarnya.

Untuk mempercepat proses, Tito berencana menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah daerah dalam menyerahkan data detail. Ia juga menyatakan, daerah yang lambat akan menghadapi konsekuensi dari masyarakatnya sendiri.

"Mekanisme Huntap ini juga saya sepertinya akan melakukan langkah yang sama, kabupaten/kota yang bisa menyerahkan tiga kelompok by name by address lengkap, segera kita eksekusi, yang belum menyerahkan, silakan, anda akan diprotes masyarakat anda. Jangan salahkan pemerintah pusat," tutur Tito. (Z-10)