Politik Dan Hukum

27 Grup Penyebar Ideologi Kekerasan pada Anak Ditemukan Densus 88, Ini Daftarnya!

Densus 88 Antiteror Polri merilis daftar 27 grup media sosial yang menyebarkan ideologi ekstrem seperti Neo Nazi kepada anak-anak. Simak daftarnya.

Densus 88 Ungkap 70 Anak Terpapar Ideologi Kekerasan, Beberapa Rakit Bahan Peledak

Densus 88 Antiteror Polri mendapati 70 anak terpapar ideologi kekerasan ekstrem lewat grup True Crime Community. Ditemukan bukti kepemilikan bahan peledak hingga busur panah.

Sikat Habis Judi Online, Polri Tangkap 744 Tersangka dan Sita Aset Rp286 Miliar

Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.

Pakar: 2026 Jadi Tahun Pembuktian Transformasi Hukum Indonesia

Pakar hukum menilai 2026 menjadi tahun pembuktian transformasi hukum Indonesia dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru serta reformasi regulasi digital.

Hakim Djuyamto Bantah Kenal & Terima Uang dari Petinggi Wilmar di Sidang Marcella Santoso

Hakim nonaktif Djuyamto membantah mengenal dan menerima uang secara langsung dari terdakwa Muhammad Syafei (Wilmar Group) saat bersaksi dalam sidang suap vonis lepas CPO.

Ketua KPK Pastikan Pimpinan Satu Suara Usut Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Kita Mau Semua Bisa Dibuktikan

Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

MK Soroti 14 Putusan Penting Terkait Gugatan UU Sepanjang 2025, Ini Daftarnya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025. 

Jumlah Gugatan UU 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah jadi Tantangan MK

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

KPK Akui Ada Perbedaan Pendapat soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Fitroh enggan memerinci koleganya yang berbeda pendapat dalam kasus ini. Namun, perbedaan pandangan dalam penanganan perkara itu dinilai lumrah.

Gugatan UU ke MK Tahun 2025 Melonjak Signifikan, Tertinggi Sepanjang Sejarah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.

Pengamat Sebut Retret Hambalang juga Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD

Penyelenggaraan retret kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang disebut-sebut juga membahas mengenai pilkada lewat DPRD.

Dukung Pilkada Lewat DPRD, Demokrat Dinilai Pilih Kekuasaan Ketimbang Konsistensi

Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti. 

Golkar Sodorkan Konsep Baru Pilkada Lewat DPRD, Ada Panel Tokoh dan Voting Terbuka

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.

Densus 88 Bongkar Fenomena True Crime Community, 70 Anak Terjerat Glorifikasi Kekerasan

Densus 88 Antiteror Polri mengidentifikasi 70 anak di 19 provinsi terpapar komunitas 'True Crime'. Motif pelarian dari perundungan dan keluarga disfungsional jadi pemicu utama.

Biarkan Jiwasraya Sakit Tetap Beroperasi, Isa Rachmatarwata Divonis 1,5 Tahun

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Isa Rachmatarwata 1,5 tahun penjara. Isa dinilai bersalah membiarkan Jiwasraya tetap beroperasi meski insolvent.

Survei LSI Denny JA: 66,1% Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu

Prabowo: Setahun Jadi Presiden, Bolak-balik Saya Mau Disogok

Presiden Prabowo Subianto mengungkap upaya penyuapan terhadap dirinya dan menolak melihat daftar perusahaan pelanggar hukum demi menghindari konflik kepentingan.

Prabowo Duga Pihak yang Sering Nyinyir ke Pemerintah Dibayar untuk Bikin Gaduh

Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia