Pengamat Sebut Retret Hambalang juga Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD

PENGAMAT politik dari Citra Institute, Efriza, menilai penyelenggaraan retret kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang disebut-sebut juga membahas mengenai pilkada lewat DPRD. Forum ini dipandang sebagai upaya konsolidasi internal guna menyelaraskan visi, misi, dan disiplin kebijakan antarkementerian untuk memperkuat soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Efriza menekankan bahwa retret ini merupakan wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantu presiden agar tetap dalam satu garis koordinasi pengelolaan kekuasaan.

"Retret lebih tepat dinilai sebagai upaya konsolidasi internal untuk menyamakan visi, disiplin kebijakan, dan soliditas koalisi. Ini penting agar program antarkementerian bisa berjalan selaras," ujar Efriza melalui keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Baca juga : Dukung Pilkada Lewat DPRD, Demokrat Dinilai Pilih Kekuasaan Ketimbang Konsistensi

Meskipun agenda utama adalah konsolidasi eksekutif, Efriza tidak menampik kemungkinan adanya dialog informal terkait isu-isu politik strategis yang tengah berkembang di parlemen, termasuk wacana pilkada lewat DPRD.

Menurutnya, dalam praktik politik di Indonesia, forum semacam ini kerap menjadi ruang bagi partai-partai koalisi untuk membangun kesepahaman di luar jalur formal. Terlebih, saat ini terdapat beberapa partai pendukung pemerintah seperti NasDem, PKS, dan Demokrat yang masih dalam posisi mencermati dinamika politik tersebut.

"Memungkinkan adanya ruang dialog informal. Secara tidak langsung, wacana Pilkada melalui DPRD bisa saja menjadi topik yang dibahas secara 'senyap' agar tidak memicu kegaduhan publik," ungkapnya.

Namun, Efriza menegaskan bahwa retret kabinet bukanlah penentu tunggal keputusan politik besar. Menurutnya, arah akhir dari kebijakan strategis seperti mekanisme Pilkada tetap akan bergantung pada dinamika di DPR, resistensi publik, serta kalkulasi elektoral masing-masing partai politik.

"Retret lebih berfungsi sebagai arena penyelarasan kepentingan pemerintah atau eksekutif. Keputusan akhirnya tetap berada di parlemen dan sangat bergantung pada respons publik serta kepentingan politik partai masing-masing," tambah Efriza. (Faj/I-1)