Headline
Bauran Kebijakan Jadi Kunci Pertumbuhan

Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kejaksaan Agung Diduga Lakukan OTT di Purwakarta, Sasar Jaksa dan Pimpinan DPRD

Reza Sunarya
26/12/2025 19:40
Kejaksaan Agung Diduga Lakukan OTT di Purwakarta, Sasar Jaksa dan Pimpinan DPRD
Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta(MI/REZA SUNARYA)

KABAR KeJaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 4 orang di Kabupaten Purwakarta berkembang, Jumat (26/12). Mereka terdiri dari satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.

Kabar itu beredar luas di WhatsApp serta forum online. Informasi itu  menyatakan bahwa OTT berkaitan dengan dugaan upaya suap pada anggaran kegiatan DPRD Purwakarta ke jaksa yang melibatkan 2 pimpinan DPRD Purwakarta.

Kabar menyatakan pejabat kejaksaan ditangkap Tim Kejagung saat berada di rumahnya di Karawang. Sementara seorang pimpinan DPRD dan Pejabat di Setwan dijemput di kantornya. Sebelumnya, seorang pimpinan dewan dipanggil ke Kejagung pada Selasa (23/12).
 
Pengamat Kebijakan Publik, Agus M Yasin meminta Kejaksaan Agung  transparan dan memberikan keterangan yang jelas.

Baca juga : Aparat Kerap Bersitegang Rebutan Kasus

"Ketika aparat penegak hukum dan pejabat publik daerah disebut-sebut dijemput oleh institusi penegak hukum tertinggi, namun tidak diikuti penjelasan resmi yang tegas dan terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, melainkan wibawa hukum negara," tuturnya, Jumat (26/12).

Menurut dia, dalam konteks negara hukum, diamnya institusi di tengah isu serius justru memperkuat kecurigaan publik. Klarifikasi setengah-setengah, bantahan normatif, atau pengaburan istilah administratif tidak menyelesaikan persoalan, melainkan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

"Publik berhak mengetahui, apakah terdapat proses hukum di tingkat Kejaksaan Agung yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat publik Purwakarta," tandasnya.

Baca juga : Kejagung RI dan Kejati Bengkulu Gelar OTT Kasus Dana Bok Puskesmas Kaur 

Agus menambahkan keterkaitan jaksa dan pejabat publik daerah dalam isu ini, memunculkan dugaan kuat adanya persoalan struktural dalam penegakan hukum di daerah.

"Ini berpotensi mencerminkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terorganisir, serta konflik kepentingan antara aparat penegak hukum dan penguasa daerah. Praktik pengondisian perkara dan kebijakan, hingga obstruction of justice menggerogoti prinsip keadilan," tegasnya.

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved