Tingkatkan Mutu SMK Swasta, Unpas Bandung dan FKKSMKS Jabar Dorong Fast Track dan ISO Gratis

PENGUATAN pendidikan vokasi harus terus diperkuat untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Tidak hanya yang berstatus negeri, peningkatan kualitas lulusan SMK swasta pun harus menjadi perhatian serius salah satunya melalui penguatan akademik.

Hal ini mengemuka dalam diskusi panel dengan tema 'Peningkatan Manajemen dan Mutu Pendidikan SMK Swasta di Jawa Barat Menuju Jabar Istimewa', di Aula Fakultas Teknik Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Selasa (16/12).

Dekan Fakultas Teknik Unpas, Prof Yusman Taufik, menjelaskan, pihaknya menjalin kerja sama dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat terkait penguatan lulusan SMK ini.

Baca juga : Kemenko PM Dorong Transformasi SMK jadi Inkubator Pencetak Talenta Global

Melalui kerja sama ini, Unpas memberikan berbagai penguatan terkait pengelolaan SMK swasta seperti akademik, tata kelola sekolah, hingga sistem manajemen mutu berbasis ISO. "Untuk akademik, di antaranya melalui program fast track," kata Yusman.

Selama ini, lanjutnya, lulusan SMK identik dengan keinginan untuk langsung bekerja. Namun melalui kolaborasi ini, pihaknya membuka jalur lanjutan ke pendidikan tinggi dengan waktu studi yang lebih singkat.

Nantinya, lulusan SMK yang masuk Fakultas Teknik Unpas dapat menempuh pendidikan dalam waktu tiga tahun. "Jika normalnya empat tahun, melalui program ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun," kata dia.

Baca juga : Investasi Sejak di Bangku Sekolah, Gerakan Membangun Masa Depan

Yusman menjelaskan, SMK swasta merupakan pilar penting dalam ekosistem pendidikan nasional. Di tengah berbagai keterbatasan, SMK swasta berperan besar dalam memperluas akses pendidikan dan menyiapkan keterampilan lulusan agar selaras dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, kemitraan antara pemerintah, sekolah swasta, perguruan tinggi, dan industri harus terus diperkuat sebagai kolaborasi strategis yang saling menguatkan.

Kualitas SDM

Sementara itu, Ketua Umum FKKSMKS Provinsi Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, menyambut baik kerja sama tersebut.

Dia menyebut jumlah SMK swasta di Jawa Barat mencapai sekitar 2.600 sekolah dengan tantangan besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru produktif.

"Program fast track ini sangat strategis. Bahkan guru produktif SMK juga bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Sejauh ini, Unpas yang menawarkan peluang tersebut," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, menilai bahwa jumlah SMK swasta dan gurunya lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Namun, kualitas dan kompetensi guru masih perlu ditingkatkan.

"Fokus utama ke depan adalah memastikan kompetensi guru yang linier, produktif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kebijakan penguatan pendidikan memang harus mencakup sekolah negeri dan swasta. Alokasi anggaran pendidikan 20% diharapkan mulai berdampak nyata, termasuk bagi SMK swasta," ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan keniscayaan.

Dia mengajak seluruh kepala SMK swasta di Jawa Barat untuk memulai pembenahan dari penajaman kompetensi lulusan agar adaptif terhadap dunia usaha, industri, dan realitas kehidupan.

"Tidak boleh ada lulusan SMA atau SMK yang menganggur. Minimal mereka bisa bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Semua itu bergantung pada kualitas pendidikan," kata Herman.