Bapenda Jawa Barat Perkuat Panduan Pegawai Berakhlak dengan Kearifan Lokal Sunda

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengintegrasikan nilai dasar ASN berakhlak dengan budaya kerja bernuansa lokal Sunda. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat karakter para pegawai sekaligus menyesuaikan penerapan nilai nasional dengan konteks sosial di daerah.

Menurut Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran core values ASN oleh pemerintah pusat pada 2021. Di dalamnya terdapat tujuh nilai dasar yang muaranya berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Nilai-nilai ini harus terus diperkuat sebagai pedoman bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa nilai tersebut kemudian dikembangkan melalui sejumlah konsep internal pemerintahan dalam tajuk besar “Kita Pasti Bisa”.  Tajuk ini berfungsi  sebagai pengingat bahwa perubahan budaya kerja membutuhkan proses, namun dapat dicapai lewat komitmen kolektif.

Nilai-nilai akhlak diterapkan menggunakan pendekatan bernuansa lokal dipilih agar nilai-nilai dasar ASN lebih mudah dipahami dan membumi di lingkungan kerja. Di Jawa Barat, orang sunda terkenal dengan karakter yang someah, solider, dan menjunjung gotong royong sebagai pondasi.

Dalam penerapannya, Bapenda Jabar menyusun tujuh panduan budaya kerja yang diselaraskan dengan filosofi Sunda, di antaranya Someah Hade ka Semah, yakni memberi pelayanan dengan keramahtamahan; Bener jeung Singer, atau bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab.

Silih Asah, berupa kebiasaan berbagi pengetahuan antarkolega; Silih Asih jeung Sabilulungan, menekankan gotong royong dalam menyelesaikan tugas; Sacangreud Pageuh, Sagoleak Pangkek, yang menegaskan pentingnya komitmen; Nete Taraje Nincak Hambalan, dorongan untuk berinovasi; dan Sareundeuk Saigel, tradisi musyawarah sebelum mengambil keputusan.

Penerapan kultur berbasis kearifan lokal ini diharapkan dapat membentuk lingkungan kerja yang lebih solid dan adaptif, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

“Kami menilai pendekatan tersebut relevan dengan tantangan birokrasi saat ini, terutama dalam mendorong transformasi ke arah pelayanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.