Walhi Sebut Pemprov Jabar Tebang Pilih soal Pembongkaran Bangunan Liar

PEMBONGKARAN bangunan liar yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dibeberapa wilayah, seperti di jalan menuju Gunung Tangkuban Parahu Kabupaten Subang, dikritisi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar. Walhi Jabar berpendapat bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara menyeluruh dan cendrung menyasar pedagang kecil. Sementara restoran besar milik pengusaha tetap dibiarkan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Wahyudin Iwang, Senin (25/8) mengungkapkan, pembongkaran bangunan liar tidak dilakukan menyeluruh. Asas keadilannya tidak terlihat oleh masyarakat. Bangunan besar milik Asep Stroberi, D'Castello dan De Ranch, tidak disentuh selama ini. Jika ditilik dari segi risiko terhadap kerusakan alam di Subang, justru restoran-restoran besar yang harus dibongkar. 

“Karena mereka mengubah bentang alam. Tempat yang seharusnya menjadi resapan air, kini tertutupi betonisasi untuk lahan parkir, sehingga bisa berkontribusi terhadap run off (banjir) di kawasan itu. Langkah Gubernur Dedi Mulyadi membongkar warung-warung di sepanjang jalur Bandung-Subang cenderung mementingkan citra di masyarakat, ketimbang pertimbangan yang esensial,” tegasnya. 

Baca juga : Hadapi Urbanisasi, Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Perkuat Daya Saing SDM

Mengutamakan Gimik dan Estetika, Bukan Fungsi

Menurut Iwang, itu hanya gimik, hanya ingin viralitas, hanya ingin dilihat baik di mata publik bahwa untuk mencegah bencana dan memperindah alam, lalu membongkar warung-warung di sekitar jalur itu. Padahal, yang harus dibongkar adalah restoran dan tempat wisata milik pengusaha besar. Ia juga mengkritisi keputusan Pemprov Jabar menanam pohon kelapa dan palem di lahan bekas warung-warung tersebut, padahal pohon kelapa dan palem, kurang cocok untuk ditanam di kawasan pegunungan. 

“Mungkin Dedi Mulyadi cuma mempertimbangkan estetika saja. Dipilih pohon kelapa dan palem supaya terlihat cantik, arahnya ke sana. Namun, kalau merujuk kepada fungsi, apalagi ini ditanam di badan jalan, seharusnya yang ditanam adalah pohon-pohon yang mampu menyerap polutan dan air. 

Sementara itu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar, Gatot Sambas menyatakan, 234 pedagang kaki lima (PKL) yang lapaknya digusur akan direlokasi.  Sesuai arahan gubernur, mereka akan ditempatkan di tempat lain. Jadi digeser, bukan digusur, karena PKL berpotensi mengganggu jalan dan mereka berada di tanah milik PTPN.

“PTPN sudah bersedia dan bersepakat untuk menyediakan lahan bagi 234 PKL berjualan. Nanti pihak PTPN yang akan menyediakan lahannya, kita sudah sepakat. Untuk dana talangan sementara karena para pedagang tidak bisa berjualan, ada dana tunggu dan nanti diserahkan oleh Bupati Subang,” imbuhnya.

Gatot juga menjabarkan, sifat relokasi itu yakni sukses tanpa ekses. Itu karena Satpol PP Jabar tidak melakukan secara frontal. Selain itu, sebelumnya pihak PTPN sudah mengeluarkan surat peringatan (SP). Bahkan terakhir SP 3 keluar bulan Juni. (AN/E-4)