Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, bergerak cepat menyikapi beredarnya beras oplosan di pasaran. Upayanya dilakukan dengan melakukan sidak ke semua pedagang beras untuk mengecek kualitas dan kuantitas komoditas pokok tersebut.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Ivan Feriadi Rahman, mengaku sudah menindaklanjuti isu beras oplosan. Termasuk menginstruksikan kepada semua pasar untuk turut mengecek ke lapangan.
"Dari kemarin kami sudah menindaklanjuti. Setiap kepala pasar sudah turun mengecek ke pedagang," katanya, Kamis (17/7).
Pengecekan ke lapangan melibatkan pihak kepolisian. Bersama tim dari pasar, satu per satu kios pedagang didatangi untuk melihat kondisi beras yang dijual di pasaran.
"Seperti di Pasar Induk Cianjur, pengecekan dilakukan bersama dengan anggota dari Polres Cianjur," pungkasnya.
Kepala UPTD Pasar Induk Cianjur, Handika Firdaus, mengaku sudah mengecek langsung kualitas beras yang dijual para pedagang di pasar. Pengecekan dilakukan bersama anggota Polres Cianjur.
"Hasil pengecekan kami di lapangan, sampai saat ini tidak ditemukan beras yang dijual terindikasi mengandung bahan-bahan berbahaya atau oplosan. Sejauh ini kualitasnya layak edar," tandasnya.
Harga stabil
Handika mengatakan, saat ini harga komoditas beras masih berfluktuasi. Namun terpantau cenderung stabil.
Berdasarkan data, harga beras medium saat ini di kisaran Rp13 ribu dan premium kisaran Rp14.500.
"Untuk harga berfluktuatif, tapi cenderung turun. Stok sampai sejauh ini masih cukup aman," pungkasnya.
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang masih terus bergulir hingga saat ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, khususnya terkait penertiban bangunan yang melanggar alih fungsi lahan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
YAYASAN Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebung Binatang Bandung atau Bandung Zoo, masih tetap bertanggunjgjawab memberikan pakan untuk 700 lebih satwa.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved