Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bertransformasi digital pada sektor perpajakan daerah. Digitalisasi tak hanya melulu pada proses pembayaran, tapi juga menyangkut pendataan, pelaporan wajib pajak, maupun pengawasan.
Kepala Bapenda Kabupaten Cianjur Cicih Permasih didampingi Sekretaris Bapenda Ardian Athoillah menjelaskan, transformasi itu merupakan jawaban dari sebuah tuntutan pada era serbadigital. Bapenda memandang perlu menerapkan sistem yang sudah terdigitalisasi dengan tujuan mempercepat dan mempermudah berkaitan dengan pajak atau retribusi daerah.
"Bahkan laporan dari PPAT (pejabat pembuat akta tanah) atau notaris, sekarang sudah terdigitalisasi. Untuk pembayaran pun sudah tersedia kanal-kanalnya. Itu nanti secara realtime berbagai transaksi tersebut langsung masuk ke basis data perpajakan," tuturnya, Senin (9/6).
Hanya, lanjut dia, berbagai fasilitas digital itu perlu dioptimalkan kepada masyarakat. Sebab, masih terdapat masyarakat yang berpandangan lebih afdal melakukan transaksi secara manual atau langsung daripada secara digital atau online.
"Misal pada BPHTB. Diawali dari pelaporan, kemudian ada transaksi. Lalu keluar kode bayar yang bisa dilakukan di bank atau platform e-commerce dan lainnya. Nanti divalidasi secara online. Mengurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga dilakukan secara online. Nanti ketahuan juga sudah membayar atau belum secara online karena kita sudah terkoneksi dengan BPN," tutur Cicih.
Selain mempermudah dan mempercepat, diterapkannya digitalisasi pada sektor perpajakan daerah untuk meminimalkan risiko kebocoran. Menurutnya, tak menutup kemungkinan bisa saja terjadi manipulasi dari oknum wajib pajak.
"Dengan transaksi dilakukan secara online atau digital, sangat tidak mungkin terjadi pemalsuan karena semua terdeteksi. Semua sudah terintegrasi," ungkapnya.
Skala prioritas
Cicih tak memungkiri, di kalangan masyarakat tak semuanya melek teknologi. Karena itu, Bapenda sendiri memprioritaskan transformasi digital itu bisa diterapkan ke wajib pajak di beberapa sektor.
"Memang kita ada tahapan prioritas. Minimal yang bisa mengoperasikan handphone. Sasaran prioritas kita ke wajib pajak yang rutin, misal hotel, restoran, hiburan, itu kan mereka rutin laporan atau pembayaran. Setelah itu secara bertahap ke wajib pajak di perkotaan yang notabene sudah melek digital. Harapan kami seluruh masyarakat Cianjur ke depan bisa terjangkau," terangnya.
Menurut dia, transformasi digital sangat berdampak terhadap peningkatan pajak daerah. Sebab, penerimaannya terpantau langsung
"Sangat berdampak karena penerimaan masuk secara real time. Kalau menggunakan sistem manual atau konvensional, harus bayar dulu ke tingkat desa, lalu desa setor lagi. Ini kan cukup memakan waktu lama. Belum lagi potensi-potensi risikonya cukup tinggi," pungkasnya.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Pendidikan karakter harus ditonjolkan, untuk membentuk budaya baik bagi generasi masa depan.
GUNA mendorong kemandirian para ibu rumah tangga, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Rumah Zakat menggelar Pelatihan Tata Boga Pembuatan Talam Singkong dan Muffin Pisang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved