Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMEKARAN wilayah daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cianjur Selatan terus mencuat. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai induk berupaya mendorong pemekaran wilayah segera terealisasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, mengatakan berkas pemekaran wilayah Kabupaten Cianjur Selatan sudah berada di pemerintah pusat. Berbagai tahapan sudah dilalui baik di tingkat kabupaten hingga di tingkat provinsi.
"Tapi itu kan kebijakannya ada di pusat," katanya, Kamis (22/5).
Pemkab Cianjur dari berbagai hal sudah mendukung penuh keinginan pemekaran wilayah tersebut. Kalaupun ada kekurangan berkas persyaratan, pemerintah daerah akan menyiapkanya.
"Tugas kami tentu mempersiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, semua atas pertimbangan di pemerintah pusat," jelas dia.
Cecep menuturkan, pemerintah daerah berharap pemekaran wilayah DOB Kabupaten Cianjur selatan bisa segera terealisasi. Sebab, dengan adanya pemisahan wilayah, maka akan berdampak terhadap berbagai sektor.
"Memang, bagi kami lebih baik pemekaran itu bisa lebih cepat dilakukan karena akan bisa lebih fokus," ucapnya.
Dia menilai, dengan adanya pemekaran wilayah, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berdampak juga terhadap pergerakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab, jumlah penduduk dan wilayah akan menjadi terbagi.
"Dalam pandangan saya, nanti pergerakan IPM akan lebih fokus. Tentunya, baik wilayah maupun jumlah penduduk akan lebih sedikit," sebut Cecep.
Jika CDOB Kabupaten Cianjur Selatan terwujud, maka ada 14 kecamatan yang akan memisahkan diri. Wilayahnya terdiri dari Kecamatan Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Tanggeung, Cijati, Kadupandak, Takokak, Cibinong, Cikadu, Leles, Cidaun, Naringgul, Agrabinta, dan Sindangbarang.
Luas wilayah yang akan menjadi DOB Cianjur Selatan di 14 kecamatan itu ditaksir mencapai 231.105,88 hektare. Wilayahnya tersebar di 161 desa dengan jumlah penduduk sekitar 629.499 jiwa.
"Pemekaran itu harus memberikan dampak. Kalau tidak ada, buat apa ada pemekaran. Itu harus memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk masyarakat," pungkas Cecep.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved