Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, tak menetapkan status tanggap darurat pada kejadian banjir, Sabtu (26/4). Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar tidak adanya penetapan status kebencanaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Kusmanawijaya, menjelaskan tidak ditetapkannya status tanggap darurat salah satunya karena telah tertangani dengan baik. Terlebih, tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut.
"Semuanya bisa kami tangani. Jadi, tidak ada penetapan status tanggap darurat. Kalau banjir di Cianjur itu karakteristiknya cepat surut. Beda dengan misalnya di daerah lain yang kadang banjir itu menggenang," ujarnya, Senin (28/4).
Hingga saat ini asesmen sekaligus penanganan pascabencana masih dilakukan petugas di lapangan. Karena itu, nilai kerugian materiil akibat bencana tersebut belum bisa ditaksir.
"Semuanya masih kami rekap, baik itu data yang terdampak maupun nilai kerugiannya," tuturnya.
Hingga Minggu (27/4) pukul 20.00 WIB, jumlah wilayah yang terdata terdampak banjir berada di 11 desa tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Karangtengah, wilayah terdampak berada di Desa Sukataris, Sabandar, Maleber, Bojong, Hegarmanah, Ciherang, dan Sukasarana.
Di Kecamatan Sukaluyu, wilayah terdampak berada di Desa Selajambe, Sukasirna, dan Tanjungsari. Sedangkan di Kecamatan Mande berada di Desa Mande.
Jumlah warga yang terdampak sementara ini terdata sebanyak 1.104 kepala keluarga atau 3.513 jiwa. Sementara bangunan rumah yang terdampak sebanyak 1.082 unit.
Selain rumah, fasilitas atau sarana lain yang terdampak yaitu lahan sawah seluas 35,5 hektare. Sementara infrastruktur yang terdampak terdiri dari jalan sebanyak 7 titik, irigasi 1 titik, dan jembatan 1 titik.
"Ini masih data sementara yang kami rekap hingga Minggu (27/4) pukul 20.00 WIB. Datanya kemungkinan berubah karena petugas di lapangan masih melakukan asesmen atau pendataan," pungkas Asep.
Dedi sudah mengeluarkan surat edaran untuk menjamin setiap warga agar dilayani dengan baik oleh rumah sakit.
Salah satu yang sudah mulai mengimplementasikan sekolah swasta gratis yaitu Kota Depok. Kabupaten Cianjur pun berharap bisa secepatnya.
Mitembeyan dalam bahasa Sunda berarti ngamimitian merupakan tradisi leluhur sebagai bentuk penghormatan dan doa sebelum memulai kegiatan besar.
Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Senin (30/6) hingga Minggu (14/7) di Kecamatan Taraju dan Kecamatan Salawu.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
KDM mengusulkan agar dilakukan pelepasan aset terhadap bangunan yang dibangun menggunakan APBD Kota Bandung itu.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak, mencegah stunting, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak
Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kota Bandung, perusahaan menggelar program kolaboratif bertajuk “Gerakan Berantas Nyamuk Bersama
Berbeda dengan pinjaman daring legal, pinjol ilegal memiliki banyak bahaya. Mulai dari akses ke seluruh data yang ada di telepon seluler nasabah, hingga total pengembalian yang tidak terbatas.
Koperasi Desa Merah Putih harus mendapat dukungan akses yang memadai terhadap layanan logistik yang luas, andal dan modern
GUSDURIAN Sukabumi Raya mengecam aksi intoleransi di Kampung/Desa Tangkil Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Direktur Utama RSUD Cibabat, Sukwanto Gamalyono membantah lambatnya penanganan pasien yang viral di media sosial tersebut
Akibat bencana, satu warga ditemukan meninggal dan dua orang masih dalam pencarian.
Tidak ada korban dalam kejadian itu. Sekolah dalam keadaan kosong karena para siswa sudah libur. Ruangan yang ambruk adalah kelas 5 dan 6.
Jumlah pendaftar pada ajang ini sudah mencapai 1.500 orang. Jumlah tersebut tidak hanya berasal dari karyawan bank dan keluarga namun gabungan seluruh peserta.
Jambore Koperasi dan UMKM Expo BMC 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
Kerja sama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan 2029. Impelementasi kerja sama dilakukan pada program Tridharma,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved