Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SAMPAI saat ini, Kota Bandung belum memiliki badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Padahal daerah ini tergolong rawan bencana, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga ancaman Sesar Lembang.
Ketiadaan BPBD ini juga dirasakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Untuk itu, DPRD Kota Bandung membentuk Panitia Khusus (Pansus) 4 untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung Maya Himawati mengatakan, Pansus 4 membahas dua raperda yakni Raperda Pengelolaan Cagar Budaya dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
"Kita fokus dulu pada pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, karena dikejar waktu. Kita konsentrasi dulu membahas Raperda ini," ujar Maya.
Raperda ini sebagai dasar regulasi bagi Kota Bandung dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan penambahan nama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Menurut Maya, pembentukan BPBD sangat penting, karena Kota Bandung belum memilikinya. "Saat ini, ada dua daerah yang belum memiliki BPBD, satu di antaranya Kota Bandung," ungkapnya.
Posisi Kota Bandung, lanjutnya, rawan karena ada Sesar Lembang. "Saat ini, penanganan bencana masuk ke Dinas Kebakaran. Kan ini soal bencana yang berat, sehingga tidak bisa ditangani sendiri. Belum lagi bencana terkait penyakit menular," jelasnya.
Belum adanya BPBD di Kota Bandung juga pernah mengakibatkan pengalaman pahit. Ada bantuan dari pemerinah pusat yang tidak bisa turun. Karena itu, Kota Bandung harus memiliki badan penanggulangan bencana.
"Kalau penanggulangan bencana hanya ditangani bidang di Diskar PB, itu cukup berat, harus tersendiri selevel dinas. Belum lagi kalau ada penyakit menular. Jadi harus ditangani badan khusus," ungkapnya.
Melihat urgensi dari pembentukan BPBD, Pansus 4 pun berkonsentrasi dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pansus 4 pun sudah melakukan konsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kemarin kami minta bagan-bagan di BPBD secara terperinci dan juga SDM. Bagian organisasi mengatakan itu sudah disiapkan," ungkapnya.
Maya pun menekankan SDM untuk kepala BPBD klasifikasinya harus jelas dan mumpuni, jangan asal comot. "Untuk kepala badan, saya sudah titip ke Sekda tolong diperhatikan jangan asal comot. Kalau untuk personil di lapangan, kan bisa diberikan pelatihan-pelatihan. Kalau kepala badan harus sesuai kepangkatannya," tandasnya.
Teknologi “mini sorting plant” yang diusung Qinglv menjadi sorotan karena mampu menyortir 100 ton sampah per hari hanya di lahan seluas 1.600 meter persegi.
APBD Perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun dari sebelum perubahan yang dianggarkan sebesar Rp5,92 triliun, sehingga APBD Perubahan menjadi Rp 7,33 triliun.
Fuel Terminal (FT) Cikampek melakukan Sosialisasi dan Pengembangan Bank Sampah di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.
Wilayah yang rawan kekeringan karena dampak kemarau, di antaranya Kecamatan Sukaluyu, Ciranjang, Cibeber, dan beberapa wilayah lainnya
Bupati sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan pemotongan anggaran dan penghentian sementara kegiatan belanja daerah yang bersumber dari APBD 2025.
Sampah yang seharusnya diangkut secara rutin kini malah dibiarkan menumpuk.
Saya merasa cocok menggunakan layanan inDrive. Selain layanan yang baik, yang terpenting juga murah
TINGGINYA harga beras saat ini, tak begitu saja dinikmati oleh para petani di Purwakarta Jawa Barat, yang terbebani dengan harga pupuk dan obat pertanian yang mahal.
PT Pos Properti Indonesia menggandeng mitra strategis untuk pemanfaatan aset milik PT Pos Indonesia sebagai titik pengisian kendaraan listrik.
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Dalam 3 bulan terakhir sudah ada 16 sapi mati karena terjangkit penyakit aneh. Gejala yang dialami sapi berbeda dengan penyakit mulut kuku (PMK) yang sebelumnya pernah mewabah.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Kabupaten Indramayu memiliki kekayaan pariwisata yang beragam dan bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung
Setelah pelaksanaan rapat, kata dia, Tim Pora melaksanakan Operasi Gabungan pengawasan Keimigrasian ke wilayah Kawasan Industri Smartpolitan
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Barang sitaan senilai Rp29 miliar lebih tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di Alun-alun Pasanggrahan Padjadjaran, Kabupaten Purwakarta, Kamis (24/7).
Dalam aturan Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras SPHP dijual terbatas.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), menyesalkan insiden pembagian minuman beralkohol berjenis bir saat acara lari Pocari Sweat Run 2025 yang digelar akhir pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved