Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan perbaikan rumah rusak berat terdampak bencana pergerakan tanah di Kecamatan Takokak dan Kadupandak. Pada tahap pertama, terdapat sebanyak 297 unit rumah yang diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebelum terjadi bencana hidrometeorologi basah di 17 kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Cianjur, sudah lebih dulu terjadi pergerakan tanah di Kecamatan Takokak dan Kadupandak. Di Kecamatan Takokak, pergerakan tanah terjadi di Desa Waringinsari, sedangkan di Kecamatan Kadupandak terjadi di Desa Wargasari dan Sukaraja.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Nomor: 300.2/KEP.423/DISPERKIM/2024 tentang Daftar Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah Tahap I di Kabupaten Cianjur tertanggal 9 Desember 2024, dari 297 unit rumah yang diusulkan diperbaiki, sebanyak 187 rumah berada di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak dan 110 rumah berada di Desa Wargasari dan Sukaraja, di Kecamatan Kadupandak.
Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur, Budhi Rahayu Toyib, mengatakan selain mengusulkan dana perbaikan rumah rusak berat, juga diusulkan dana tunggu hunian bagi warga yang saat ini masih mengungsi. Sesuai aturan, dana perbaikan rumah rusak berat sebesar Rp60 juta per rumah.
"Untuk dana tunggu hunian diusulkan sebesar Rp500 ribu per bulan selama enam bulan," kata Budhi, Rabu (18/12).
Dia menyebutkan, kemungkinan warga yang terdampak pergerakan tanah di wilayah itu tak bisa lagi tinggal di tempat semula. Sebab, hasil penelitian dan kajian dari Badan Geologi, kontur tanah di lokasi itu cukup labil, sehingga memungkinkan bisa kembali terjadi bencana serupa.
Karena itu, Badan Geologi merekomendasikan agar warga harus direlokasi. Upaya relokasi pun perlu dibarengi dengan penyiapan lahan yang disediakan pemerintah daerah.
"Ketika lahannya sudah ada, baru pelaksanaan relokasi akan dibantu dari pemerintah pusat. Kami, pemerintah daerah sedang menyiapkan lahannya terlebih dulu," tuturnya.
BNPB, kata Budhi, juga menyatakan kesiapan menyediakan dana tunggu hunian bagi warga yang rumahnya belum dibangun. Hingga saat ini, para penghuni rumah yang terdampak pergerakan tanah di Desa Waringinsari Kecamatan Takokak serta Desa Wargasari dan Sukaraja di Kecamatan Kadupandak masih mengungsi di tenda darurat dan rumah kerabat.
"Sambil menunggu usulan yang tahap pertama, saat ini Disperkim sedang mendata kembali bangunan-bangunan terdampak bencana," pungkas Budhi.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved