Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Marga bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke jalan tol Bogor–Ciawi yang mengalami longsor pada bulan April lalu tepatnya di KM 64+600A ruas Tol Ciawi–Sukabumi seksi 2 arah Jakarta menuju Sukabumi, Rabu (13/112024).
Kunjungan kerja spesifik ini bertujuan ini untuk meninjau infrastruktur jalan tol di Provinsi Jawa Barat, serta melihat secara langsung penanganan yang telah dilakukan Ditjen Bina Marga pasca bencana alam longsor yang mengakibatkan putusnya Jalan Tol Bocimi Seksi 2 (Cigombong-Cibadak), sekaligus meninjau progres pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 3 (Cibadak - Sukabumi Barat). Hal tersebut diungkapkan Ketua tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras.
Turut mendampingi kunker spesifik, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Wilan Oktavian mengatakan, penyebab longsor yang terjadi pada KM 64+600A jalan tol Ciawi-Sukabumi seksi 2 yaitu terdapat mata air di sisi luar sheet pile beton yang mengakibatkan perlemahan dan longsor awal mengarah ke sungai, dan juga adanya aliran air di bawah perkerasan yang menjenuhkan timbunan dan menambah beban pada sheet pile beton.
"Dengan demikian dilakukan beberapa pekerjaan penanganan longsor yakni pekerjaan Soldier Pile, perbaikan lereng timbunan dipasang matras pengendalian erosi dan Solid Sadding, hingga penanganan permanen pasca longsor jalan tol Ciawi– Sukabumi KM 64+600A dan KM 66+200 selesai diperbaiki," terang Wilan.
Menjelaskan terkait jaringan jalan di tol Bocimi, Wilan melanjutkan bahwa jaringan jalan tol di Jawa Barat khususnya ruas Ciawi-Sukabumi memiliki manfaat untuk meningkatkan konektivitas dari kawasan Sukabumi–Cianjur dan Sekitarnya ke pusat Bogor dan Jakarta. Secara keseluruhan jalan tol Bocimi memiliki total panjang 54,00 km yang terbagi menjadi empat seksi yaitu Seksi 1 Ciawi– Cigombong yang sudah beroperasi dengan total panjang sepanjang 15,35 km.
"Seksi 2 Cigombong–Cibadak yang sudah beroperasi dengan total panjang 11,90 km, Seksi 3 Cibadak–Sukabumi Barat dengan target penyelesaian di quartal 2 2026 dengan total panjang 13,70 km, dan Seksi 4 Sukabumi Barat–Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km masih dalam tahap pembebasan lahan," terang Wilan.
Wilan juga menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga memiliki rencana umum jaringan jalan 2020 - 2040 untuk mencapai indonesia maju menuju indonesia emas 2045.
"Saat ini aksesibilitas jaringan jalan nasional 50.064 km dengan tingkat pelayanan 2,49 km/100 km², harapannya pada tahun 2040 panjang jaringan jalan nasional menajdi 86.206 km dengan tingkat pelayanan 3,5 km/100 km² yang meliputi pembangunan jalan non tol sepanjang 12.807,16 km, peningkatan lebih lengkap fungsi/status jalan 7.749,96 km, pembangunan Flyover/Underpass/Jembatan bentang panjang 180.772,29 m, dan jalan tol sepanjang 15.404,05 km," ujar Wilan.
Wilan menambahkan, Hal tersebut senada dan seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan acuan 8 visi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang relevan dengan program penyelenggaraan jalan seperti meningkatkan lapangan kerja, kewirausahaan dan pengembangan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang dan informasi.
Serta melanjutkan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi yaitu melanjutkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.
Turut mendampingi Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi, Auditor Ahli Madya Inspektorat II I Made Parindra Wibawa, Direktur Utama Waskita Toll Road Daniel Fitzgerald Liman, Direktur Utama PT. Trans Jabar Tol Abdul Hakim Supriyad. (Adv)
WACANA yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai kurang tepat.
SEBANYAK 290 ribu warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dinonaktifkan dalam peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN).
KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas.
Wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif akan memberikan dampak jangka panjang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
Kepengurusan yang baru juga telah menyusun strategi guna pemenangan tahun politik 2029.
KELURAHAN Cisarua di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Radio Ekraf digelar untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peran strategis radio siaran dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.
MENJELANG bulan Ramadan 1447 Hijriah, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan 11 lokasi pemantauan hilal.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses permodalan, pendampingan, serta program peningkatan kapasitas usaha
Acara IFBEX 2026 di Bandung tidak hanya menghadirkan banyak brand yang siap mencari mitra, tapi juga smart talkhsow dan lomba Kompetisi Proposal Bisnis
Warga Gaza harus bertahan hidup dan tak bisa menunggu pemimpin dunia mengambil tindakan.
Petugas BPBD Kota Sukabumi bersama unsur Forkopimcam setempat langsung mendatangi lokasi. Mereka melakukan evakuasi dan pengamanan area sekaligus asesmen.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan pihaknya akan serius memperjuangkan lahan bagi warga.
Gerakan melibatkan anggota TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, PUPR, ojek online, warga dan pelajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved