Dukung Lahan Sitaan Koruptor Jadi Rumah Rakyat, DPR: Asal Sesuai Aturan

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus mendukung rencana pemerintah menggunakan lahan sitaan koruptor untuk dijadikan permukiman rakyat dalam rangka mendukung program 3 juta rumah. Menurutnya pemakaian lahan sitaan tidak menjadi masalah asal sesuai aturan dan tidak terjadi penyelewengan.

"Silakan saja, yang penting kan sesuai aturan dan ketentuannya dipenuhi, kita setuju saja," ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut banyak lahan-lahan sitaan koruptor yang bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai tempat hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca juga : KPK, Kejagung, dan penegak hukum AS Bahas Cuci Uang Bermodus Kripto

"Daripada lahan itu banyak yang tidak dipakai, mending digunakan memproduksi rumah yang terjangkau masyarakat," katanya

Kendati demikian, Lasarus menegaskan tidak mudah menyulap lahan sitaan menjadi permukiman rakyat. Ia pun mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan Dan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan rencana kebijakan tersebut dan membereskan masalah-masalah yang ada.

"Rencana ini tidak mudah. Soal kendala pasti ada lah, terutama masalah teknis karena menyangkut aset negara. Untuk itu semua pihak harus sepakat dulu agar lahan itu bisa digunakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menanti keterangan lebih detail dari Kementerian PKP perihal pelaksanaan teknis kebijakan pembangunan program 3 juta rumah, termasuk penggunaan lahan sitaan koruptor.

"Marilah kita tunggu bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai 3 juta rumah, termasuk soal system kerja dan pembiayaannya. Intinya, seluruh ketentuan harus dipenuhi," pungkasnya. (Z-9)