Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah melunasi utang pinjaman daerah kepada perbankan. Penyelesaian utang tersebut dilakukan sebelum masa jatuh tempo pada 2025.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Ricky Ardhi Hikmat, menjelaskan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar dilaksanakan pada 2023. Dananya digunakan untuk menbiayai pembangunan infrastruktur jalan.
"Alhamdulillah, pada Agustus 2024 Pemkab Cianjur sudah melunasinya ke pihak perbankan. Jatuh tempo pelunasan sebetulnya pada 2025. Tapi tahun ini sudah kita selesaikan," tuturnya, Rabu (9/10).
Baca juga : Penerimaan Pajak Daerah di Cianjur tidak Terganggu Pemilu maupun Pilkada 2024
Ricky menambahkan pelunasan pembayaran utang pinjaman daerah merupakan komitmen pemerintah daerah. Pembayarannya pun lebih dipercepat.
"Memang sudah ada pos anggarannya untuk pembayaran utang pinjaman daerah," tuturnya.
Proses pinjaman daerah sudah melalui kesepakatan dengan pihak legisatif. Termasuk proses mekanisme pembayarannya.
Baca juga : Puluhan Warga di Cianjur Diduga Keracunan Nasi Boks
"Berbagai tahapan proses peminjaman dana sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Artinya, pemerintah daerah dan legislatif sudah sepakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur Eri Rihandiar mengatakan, dana pinjaman daerah dari pihak perbankan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur empat titik ruas jalan dengan lima paket pekerjaan. Semua titik ruas jalan berada di wilayah selatan.
Konstruksi pekerjaannya dilakukan dengan pembetonan. Kelima ruas jalan itu yakni Sumur-Cukanggaleuh-Padaasih-Cibungur, ruas jalan Tangkil-Leles-Agrabinta sepanjang 10,4 kilometer, ruas jalan Tangkil-Leles-Agrabinta sepanjang 16,3 kilometer, ruas jalan Bayuning-Cimaragang-Cibuluh-Mekarjaya -Londok sepanjang 19 kilometer, dan dua ruas jalan di Kecamatan Pasirkuda sepanjang lebih kurang 18 kilometer.
"Anggaran pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar dipakai untuk meningkatkan infrastruktur jalan," kata Eri.
SELAIN Sesar Lembang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, (Jabar) adanya sumber gempa lain.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi rupanya gentar saat digugat oleh delapan organisasi sekolah swasta terkait jumlah siswa maksimal dalam rombongan belajar (rombel).
Walhi Jabar berpendapat bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara menyeluruh dan cendrung menyasar pedagang kecil.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved