Dongkrak IPM, Disdikpora Cianjur Kuatkan Kualitas PKBM

PUSAT Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) jadi salah satu andalan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor indeks pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pun berupaya lebih menguatkan kualitas kelembagaan penyelenggara PKBM.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informasi (PAUDNI) Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jajang Sutisna, menyatakan hasil evaluasi, optimalisasi PKBM berprogres positif terhadap peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Cianjur karena berbanding lurus dengan berbagai program yang dijalankan. Namun perlu adanya penguatan kualitas dari setiap lembaga PKBM.

"Kami tak menutup mata saat ini banyak PKBM yang dipermasalahkan. Mungkin ini kelemahan kami bagaimana fungsi pengawasan dan pembinaan harus lebih optimal," tambahnya, Kamis (18/7).

Baca juga : Cianjur Bertekad Dongkrak Indeks Pembangunan Manusia

Satu di antara upaya penguatan kualitas kelembagaan PKBM itu diawali dengan memperketat data peserta didik. Pengetatan data peserta didik
PKBM itu merupakan sebuah terobosan baru yang akan diterapkan tahun ini.

"Tahun ini kami akan melaksanakan cut off Dapodik tahun ajaran 2024/2025. Ini jadi momen bagi kami untuk memperbaiki kualitas kelembagaan. Salah satunya penguatan di bidang data. Kami membuat program untuk pendataan calon peserta didik untuk masuk ke Dapodik," terang dia.

Skema penguatan data itu secara teknis diawali dengan usulan dari lembaga PKBM mengajukan peserta didik masuk ke Dapodik. Sebelum masuk ke Dapodik, usulan tersebut diverifikasi dan divalidasi terlebih dulu oleh pemerintah daerah dalam hal ini Disdikpora melalui operator.

Baca juga : Untuk Dongkrak IPM, Pemkab Cianjur Benahi Sektor Pendidikan

Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kebenaran peserta didik tersebut terdaftar di PKBM. Setiap peserta didik terlebih dulu harus melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan di antaranya form
pendaftaran, ijazah terakhir, Kartu Keluarga atau KTP, dan Akta Lahir.

"Persyaratan ini kemudian disimpan dalam satu bundel. Jadi nanti ketahuan data peserta didik itu. Tugas kami nanti meng-approve atau pengesahan untuk selanjutnya diusulkan ke Dapodik," ujar dia.

Dengan pola konsep seperti itu, Jajang yakin tidak akan terjadi data
peserta didik yang tercecer. Setiap usulan peserta didik yang
akan mendapatkan BOP tinggal menyandingkannya.

Jajang mengatakan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terdapat 371 lembaga PKBM di Kabupaten Cianjur. Dibanding tahun lalu, jumlah lembaga PKBM tahun ini bertambah.

"Tahun lalu terdapat sebanyak 235 lembaga PKBM yang mendapatkan BOP
(Bantuan Operasional Penyelenggaraan). Nah, untuk yang tahun ini belum ada laporan rilisnya. Biasanya nanti pada akhir Juli," tandasnya.