Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIDIKAN menjadi sektor yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM). Upayanya dimulai dengan membenahi rata-rata lama sekolah di semua tingkatan.
Bupati Cianjur, Herman Suherman, menegaskan hal tersebut di hadapan para kepala SD serta pengawas yang mengikuti kegiatan pembinaan kepala sekolah dan pengawas tingkat SD di Gedung Pemuda, Jumat (11/11). Pada kesempatan itu Herman mengingatkan kepala sekolah agar tidak mewariskan yang tidak baik ke depan.
"Bagaimana caranya? Semua lulusan SD wajib melanjutkan pendidikannya ke SMP. Semua datanya harus dilaporkan ke saya, sehingga ke depan tidak ada lagi lulusan SD yang menganggur," tegas Herman.
Setiap guru maupun kepala sekolah, sebut Herman, diwajibkan melakukan visitasi ke rumah orangtua siswa. Langkah itu dilakukan agar terbentuk komunikasi antara sekolah dengan orangtua untuk memantau perkembangan secara akademik maupun nonakademik.
"Beritahu (orangtua) kondisi anak mereka. Jadi orang tua juga bisa ikut menjaga dan mendidik anak mereka," ucapnya.
Herman mengingatkan para kepala sekolah tak bermain api mempermainkan berbagai dana bantuan yang diterima. Semua bantuan harus transparan dan akuntabel. "Jangan ada yang berusaha korupsi. Kalau ada yang coba-coba, segera laporkan ke saya," tegas Herman.
Ia meyakini dengan upaya pembenahan terkonsep yang dilakukan setahap demi setahap, bisa mendongrak IPM. Termasuk mendorong peningkatan angka harapan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
"Saya ingin usia harapan ingin sekolahnya naik. Kabupaten Cianjur baru sampai 18 tahun (setingkat SMA). Kita ingin usia ingin sekolahnya jadi 25 tahun. Anak-anak Cianjur harus kuliah, S1 atau S2," ujarnya.
Bupati Herman mengaku Pemkab Cianjur telah meluncurkan Titik Nol Pendidikan. Peluncuran diawali dengan mendorong Universitas uryakancana (Unsur) Cianjur menjadi perguruan tinggi negeri.
"Dengan adanya Titik Nol, insya Allah jadi penyemangat bagi warga Cianjur melanjutkan pendidikan. Insya Allah di Cianjur bakal ada perguruan tinggi negeri," katanya.
Herman tak memungkiri, selama ini hampir 30-40% lulusan SMA di Kabupaten Cianjur memilih melanjutkan pendidikannya ke luar daerah. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap IPM karena menjadi salah satu indikator.
"IPM-nya jadi mendongkrak ke daerah lain. Padahal, ada warga Cianjur yang sedang mengeyam pendidikan di daerah tersebut. Makanya, dengan nanti Unsur (Universitas Suryakancana) bisa menjadi perguruan tinggi negeri, bisa menarik minat warga Cianjur berkuliah di daerah sendiri," ucap Herman. (OL-15)
Di Kota Tangerang, tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono, perubahan pembangunan mulai terlihat, dijalankan secara bertahap dengan fokus keberlanjutan.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,90, yang menempatkannya dalam kategori tinggi.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berupaya mengatasi tantangan IPM Sulawesi Selatan yang saat ini berada di angka 72,13 (data BPS 2024).
WAMENDIKDASMEN Fajar hadir di Kalimantan Timur bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, guna meresmikan beberapa gedung sekolah di Samarinda.
TAHUN 2045 ialah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun tersebut, negara kita akan memasuki usia satu abad.
Menurutnya pengukuran terhadap kedua hal tersebut lebih mudah dilakukan ketimbang mendalaminya di berbagai sektor lain.
PENDIDIKAN bisa jadi merupakan salah satu konsep dan aktivitas yang paling kompleks serta multidimensional dalam sejarah manusia.
BAGAIMANA pendidikan dapat tetap berjalan ketika banjir merenggut kelas, fasilitas, bahkan rasa aman?
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved