Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAMENDIKDASMEN Fajar hadir di Kalimantan Timur bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, guna meresmikan beberapa gedung sekolah di Samarinda.
Dalam sambutannya, Wamen Fajar mencatat kontribusi lembaga pendidikan swasta termanifestasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia IPM Kaltim 78.79 pada tahun 2024. "Angka ini lebih tinggi dari angka rerata nasional sebesar 75.02 dan naik dari tahun sebelumnya sekitar 78.02," kata Wamen Fajar.
Lebih lanjut, Wamen Fajar menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bukti konkret negara hadir adalah dengan diterbitkannya Permendikdasmen No 1 Tahun 2025 yang memungkinkan adanya penempatan guru ASN atau P3K di sekolah swasta.
"Guru swasta yang telah diangkat menjadi ASN atau P3K bisa kembali mengajar di sekolah asal" tegas Fajar.
Hal ini dilakukan oleh kemendikdasmen sebagai respon atas masukan dan pandangan dari banyak pihak, khususnya penyelenggara pendidikan swasta mengenai disparitas pendidikan negeri dan swasta. Kemendikdasmen menyadari bahwa keberadaan sekolah swasta adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sisi jumlah, sekolah swasta lebih besar dibandingkan sekolah negeri.
"Apalagi di daerah terpencil seperti daerah 3T, swasta hadir untuk membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita. Termasuk kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di Samarinda ini," jelas Wamen Fajar.
Semangat mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua juga didukung oleh Muhammadiyah, sebagaimana disampaikan oleh KH Haedar Nashir dalam pidatonya bahwa pendidikan memegang peranan yang sama pentingnya dalam menentukan arah peradaban. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat tiga pilar utama tersebut guna mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.
"Jika kita ingin menjadi bangsa yang kuat dalam peradaban, maka kita harus memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, dan ekonomi," terang Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Dal kesempatan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah didampingi Wamen Fajar meresmikan gedung SD Muhammadiyah 5 Samarinda, SD Muhammadiyah 2 Samarinda, Gedung SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda, Gedung KH Mas Mansoer SMA IMBS Samarinda dan masjid Hj. Noorjenah Ponpes Istiqomah Samarinda. kegiatan Peresmian dan penandatanganan prasasti gedung dan masjid akan dipusatkan di kompleks SD Muhammadiyah 5 Loa Bakung Jl. KH. Abd. Majid Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. (H-3)
Jika data pemerintah pada tahun ini anak yang mau masuk sekolah jumlahnya mencapai seribu anak, tugas pemerintah adalah memastikan seribu anak ini mendapatkan haknya
Pemerintah diminta membuat aturan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis bagi sekolah swasta dan madrasah swasta dapat terpenuhi.
PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara
BADAN Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan dasar gratis
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
TAHUN 2045 ialah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun tersebut, negara kita akan memasuki usia satu abad.
Menurutnya pengukuran terhadap kedua hal tersebut lebih mudah dilakukan ketimbang mendalaminya di berbagai sektor lain.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2024 naik 0,85% dari posisi 2023. Pada 2024 IPM Indonesia tercatat di level 75,08 sedangkan pada 2023 ada di level 74,39.
Ridwan Kamil mempertanyakan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten yang menurun saat Rano Karno menjadi gubernur.
Setiap tahun kenaikan anggaran dari kementerian yang tidak punya mandatory pendidikan makin naik dan kementerian yang memiliki mandatory pendidikan trennya makin turun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved