Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026 agar dapat meningkatkan aksesnya bagi seluruh masyarakat.
"Kami mendorong Disdik segera merealisasikan 40 sekolah swasta mitra yang terdaftar dalam program sekolah gratis," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, hari ini.
Thamrin menjelaskan, sekolah gratis menjadi prioritas Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Karena dengan sekolah gratis, kata Thamrin, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Jakarta, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Selain itu, melalui sekolah gratis juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Tidak hanya itu lanjut Thamrin, melalui sekolah gratis juga dapat menjadi solusi untuk masalah yang kerap terjadi pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Tahun depan tidak boleh lagi ada kisruh tentang SPMB, KJP karena semua sekolah gratis,” kata dia.
Ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera mensosialisasikan terkait program 40 sekolah gratis untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.
Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak sekolah mengenai mekanisme program, manfaatnya, serta prosedur yang harus diikuti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bahwa rencana 40 sekolah swasta akan menampung 14.905 peserta didik.
Ia pun akan segera mengundang 40 sekolah swasta yang terdaftar dalam program sekolah gratis untuk menjelaskan terkait mekanisme sekolah gratis di Jakarta.
“Mengundang 40 sekolah itu untuk dijelaskan,” kata dia.
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Biro Hukum DKI Jakarta tengah membahas terkait regulasi sekolah gratis.
“Pergub sudah melalui harmonisasi dengan Kemendagri sudah dan ini sedang dibahas kembali dengan teman-teman biro hukum," kata dia.(Ant/P-1)
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Pansus beserta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang membahas tentang mutu pendidikan. Semua bersepakat agar mutu pendidikan di Jakarta semakin baik.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Pemprov DKI juga masih menunggu apakah nantinya akan dibutuhkan perpres sebagai penguat kebijakan nasional tersebut.
HAMPIR 100% siswa miskin di Jawa Tengah bisa sekolah gratis karena terserap di SMA/SMK Negeri dan sekolah swasta yang masuk dalam kemitraan.
Jakarta mampu melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Ia mengaku, Pemprov telah menyiapkan 40 sekolah swasta untuk uji coba sekolah gratis di 40 sekolah.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved