DBH Merosot, Target Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dipangkas Jadi 100

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terpaksa melakukan rasionalisasi terhadap target program sekolah swasta gratis pada 2026. Langkah ini diambil menyusul penurunan signifikan pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada postur APBD Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa semula Pemprov DKI memproyeksikan sebanyak 260 sekolah swasta dapat masuk dalam program sekolah gratis tersebut. Namun, keterbatasan fiskal memaksa pemerintah untuk menyesuaikan angka tersebut.

"Betul memang dari rencana 260-an sekolah gratis, karena ada pengurangan signifikan pada DBH tentunya kita harus melakukan rasionalisasi dari jumlah. Jadi memang faktornya karena pengurangan dari pendapatan yang berasal dari DBH," ujar Atika dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1).

Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Sahkan APBD 2026 Senilai Rp81,3 Triliun

Tren Peningkatan Bertahap
Meski target awal dikurangi, Atika menegaskan bahwa secara kumulatif, jumlah sekolah yang akan digratiskan pada 2026 tetap menunjukkan tren kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2025 yang berjumlah 40 sekolah.

"Kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026. Jadi tidak dikurangi, bahkan bertambah menjadi 100 sekolah dan setiap tahun akan kami upayakan sesuai kemampuan keuangan daerah," imbuhnya.

Dampak Penurunan Pendapatan Transfer
Penyesuaian target ini merupakan imbas langsung dari turunnya nilai APBD DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Angka ini menyusut tajam sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.

Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD). Pada 2025, Jakarta menerima alokasi TKD sebesar Rp26,14 triliun, namun pada 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp11,16 triliun. Penurunan terdalam terjadi pada DBH Pajak yang merosot hingga Rp14,79 triliun.

Pemprov DKI memastikan akan terus menyisir prioritas anggaran agar program-program pro-rakyat tetap berjalan meski di tengah tekanan fiskal. (Far/P-2)