Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini. Tepatnya pada tahun ajaran 2025/2026, Juli mendatang.
Sebanyak 40 sekolah swasta gratis disiapkan untuk uji coba. Kendati belum dibeberkan lokasi tepatnya, uji coba tersebut akan berlangsung pada era Gubernur Pramono Anung.
Pasalnya, untuk program-program Pemprov DKI tinggal mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta M Subki menjelaskan, uji coba kali ini sementara akan berlandaskan Peraturan atau Keputusan Gubernur (Pergub/Kepgub).
"Ya, sambil menunggu Perda yang on progress. Kalau yang uji coba, pergubnya udah lagi disiapin. Kan nggak harus nunggu perda. Tapi untuk program gratis gratis secara keseluruhan, tahapan-tahapan, itu butuh peraturan daerah," ujarnya kepada Media Indonesia ditemui ruang kerja Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/5).
Ia mengaku, untuk uji coba kali ini, DPRD juga telah menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut sudah disiapkan sebelum Pramono dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dananya biasanya kan kalau kita ada pergantian gubernur, APBD itu selalu disiapkan untuk program unggulannya gubernur. Supaya bisa langsung jalan," bebernya.
"Setiap periode juga begitu. Siapapun gubernurnya akan begitu. Jadi yang ini, yang 40 sekolah ini nggak mesti pakai Perda," imbuh politikus PKS itu.
Lebih lanjut, untuk anggaran uji coba menurut Subki, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menggunakan dana hibah, kemudian setelah Perda ditetapkan kembali dianggarkan dalam APBD.
"Jadi itu bisa jadi nanti alokasinya dari Hibah. Karena kalau nggak dari Hibah kan nanti bermasalah. Maka skema yang sangat memungkinkan itu dari dana Hibah. Karena kalau dana Hibah kan sifatnya fleksibel," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan 40 sekolah swasta gratis ini tersebar di seluruh 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Kendati sudah ada beberapa sekolah yang bersedia, namun Justin belum mau untuk membocorkan nama-nama sekolah.
"Sebarannya memang ditekankan di wilayah yang kurang sekolah negerinya, agar maksimal penyerapan siswanya," jelasnya.
Politikus PSI itu membeberkan wilayah Kelurahan yang kemungkinan akan diterapkan menjadi sekolah swasta gratis. "Untuk Jakarta Selatan ada Petogogan dan Kelurahan Pasar Manggis, kemudian di Jakarta Utara ada di Kelurahan Koja," ujar Justin.
"Lalu ada di Jakarta Barat diantaranya di Kelurahan Keagungan dan Kedoya Selatan, untuk Jakarta Pusat ads di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Paseban. Terkahir di Jakarta Timur diantaranya Kelurahan Kayu Manis, Ciracas, Pondok Kopi, Rambutan," pungkasnya. (Far/P-2)
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa pemberian hibah kepada Forkopimda harus berdampak ke masyarakat
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota legislatif terkait penanganan banjir di wilayah.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan selain transportasi umum Jakarta, nantinya Transjabodetabek juga diberlakukan tarif Rp80 saat 17 Agustus mendatang.
Pramono sudah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan relokasi untuk para pedagang tersebut.
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved