Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini. Tepatnya pada tahun ajaran 2025/2026, Juli mendatang.
Sebanyak 40 sekolah swasta gratis disiapkan untuk uji coba. Kendati belum dibeberkan lokasi tepatnya, uji coba tersebut akan berlangsung pada era Gubernur Pramono Anung.
Pasalnya, untuk program-program Pemprov DKI tinggal mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta M Subki menjelaskan, uji coba kali ini sementara akan berlandaskan Peraturan atau Keputusan Gubernur (Pergub/Kepgub).
"Ya, sambil menunggu Perda yang on progress. Kalau yang uji coba, pergubnya udah lagi disiapin. Kan nggak harus nunggu perda. Tapi untuk program gratis gratis secara keseluruhan, tahapan-tahapan, itu butuh peraturan daerah," ujarnya kepada Media Indonesia ditemui ruang kerja Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/5).
Ia mengaku, untuk uji coba kali ini, DPRD juga telah menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut sudah disiapkan sebelum Pramono dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dananya biasanya kan kalau kita ada pergantian gubernur, APBD itu selalu disiapkan untuk program unggulannya gubernur. Supaya bisa langsung jalan," bebernya.
"Setiap periode juga begitu. Siapapun gubernurnya akan begitu. Jadi yang ini, yang 40 sekolah ini nggak mesti pakai Perda," imbuh politikus PKS itu.
Lebih lanjut, untuk anggaran uji coba menurut Subki, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menggunakan dana hibah, kemudian setelah Perda ditetapkan kembali dianggarkan dalam APBD.
"Jadi itu bisa jadi nanti alokasinya dari Hibah. Karena kalau nggak dari Hibah kan nanti bermasalah. Maka skema yang sangat memungkinkan itu dari dana Hibah. Karena kalau dana Hibah kan sifatnya fleksibel," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan 40 sekolah swasta gratis ini tersebar di seluruh 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Kendati sudah ada beberapa sekolah yang bersedia, namun Justin belum mau untuk membocorkan nama-nama sekolah.
"Sebarannya memang ditekankan di wilayah yang kurang sekolah negerinya, agar maksimal penyerapan siswanya," jelasnya.
Politikus PSI itu membeberkan wilayah Kelurahan yang kemungkinan akan diterapkan menjadi sekolah swasta gratis. "Untuk Jakarta Selatan ada Petogogan dan Kelurahan Pasar Manggis, kemudian di Jakarta Utara ada di Kelurahan Koja," ujar Justin.
"Lalu ada di Jakarta Barat diantaranya di Kelurahan Keagungan dan Kedoya Selatan, untuk Jakarta Pusat ads di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Paseban. Terkahir di Jakarta Timur diantaranya Kelurahan Kayu Manis, Ciracas, Pondok Kopi, Rambutan," pungkasnya. (Far/P-2)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Selain parade bedug, suasana malam takbiran semakin semarak dengan pawai obor yang melibatkan 5.000 peserta, pawai mobil hias, serta pertunjukan air mancur.
Jakarta tetap menjadi kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib.
PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan resmi menetapkan 16 objek baru sebagai Cagar Budaya sepanjang tahun 2025.
BPIP mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan.
Pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga bencana longsor sampah di Bantargebang terus berulang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved