Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini. Tepatnya pada tahun ajaran 2025/2026, Juli mendatang.
Sebanyak 40 sekolah swasta gratis disiapkan untuk uji coba. Kendati belum dibeberkan lokasi tepatnya, uji coba tersebut akan berlangsung pada era Gubernur Pramono Anung.
Pasalnya, untuk program-program Pemprov DKI tinggal mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta M Subki menjelaskan, uji coba kali ini sementara akan berlandaskan Peraturan atau Keputusan Gubernur (Pergub/Kepgub).
"Ya, sambil menunggu Perda yang on progress. Kalau yang uji coba, pergubnya udah lagi disiapin. Kan nggak harus nunggu perda. Tapi untuk program gratis gratis secara keseluruhan, tahapan-tahapan, itu butuh peraturan daerah," ujarnya kepada Media Indonesia ditemui ruang kerja Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/5).
Ia mengaku, untuk uji coba kali ini, DPRD juga telah menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut sudah disiapkan sebelum Pramono dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dananya biasanya kan kalau kita ada pergantian gubernur, APBD itu selalu disiapkan untuk program unggulannya gubernur. Supaya bisa langsung jalan," bebernya.
"Setiap periode juga begitu. Siapapun gubernurnya akan begitu. Jadi yang ini, yang 40 sekolah ini nggak mesti pakai Perda," imbuh politikus PKS itu.
Lebih lanjut, untuk anggaran uji coba menurut Subki, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menggunakan dana hibah, kemudian setelah Perda ditetapkan kembali dianggarkan dalam APBD.
"Jadi itu bisa jadi nanti alokasinya dari Hibah. Karena kalau nggak dari Hibah kan nanti bermasalah. Maka skema yang sangat memungkinkan itu dari dana Hibah. Karena kalau dana Hibah kan sifatnya fleksibel," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan 40 sekolah swasta gratis ini tersebar di seluruh 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Kendati sudah ada beberapa sekolah yang bersedia, namun Justin belum mau untuk membocorkan nama-nama sekolah.
"Sebarannya memang ditekankan di wilayah yang kurang sekolah negerinya, agar maksimal penyerapan siswanya," jelasnya.
Politikus PSI itu membeberkan wilayah Kelurahan yang kemungkinan akan diterapkan menjadi sekolah swasta gratis. "Untuk Jakarta Selatan ada Petogogan dan Kelurahan Pasar Manggis, kemudian di Jakarta Utara ada di Kelurahan Koja," ujar Justin.
"Lalu ada di Jakarta Barat diantaranya di Kelurahan Keagungan dan Kedoya Selatan, untuk Jakarta Pusat ads di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Paseban. Terkahir di Jakarta Timur diantaranya Kelurahan Kayu Manis, Ciracas, Pondok Kopi, Rambutan," pungkasnya. (Far/P-2)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved