Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini. Tepatnya pada tahun ajaran 2025/2026, Juli mendatang.
Sebanyak 40 sekolah swasta gratis disiapkan untuk uji coba. Kendati belum dibeberkan lokasi tepatnya, uji coba tersebut akan berlangsung pada era Gubernur Pramono Anung.
Pasalnya, untuk program-program Pemprov DKI tinggal mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta M Subki menjelaskan, uji coba kali ini sementara akan berlandaskan Peraturan atau Keputusan Gubernur (Pergub/Kepgub).
"Ya, sambil menunggu Perda yang on progress. Kalau yang uji coba, pergubnya udah lagi disiapin. Kan nggak harus nunggu perda. Tapi untuk program gratis gratis secara keseluruhan, tahapan-tahapan, itu butuh peraturan daerah," ujarnya kepada Media Indonesia ditemui ruang kerja Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/5).
Ia mengaku, untuk uji coba kali ini, DPRD juga telah menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut sudah disiapkan sebelum Pramono dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dananya biasanya kan kalau kita ada pergantian gubernur, APBD itu selalu disiapkan untuk program unggulannya gubernur. Supaya bisa langsung jalan," bebernya.
"Setiap periode juga begitu. Siapapun gubernurnya akan begitu. Jadi yang ini, yang 40 sekolah ini nggak mesti pakai Perda," imbuh politikus PKS itu.
Lebih lanjut, untuk anggaran uji coba menurut Subki, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menggunakan dana hibah, kemudian setelah Perda ditetapkan kembali dianggarkan dalam APBD.
"Jadi itu bisa jadi nanti alokasinya dari Hibah. Karena kalau nggak dari Hibah kan nanti bermasalah. Maka skema yang sangat memungkinkan itu dari dana Hibah. Karena kalau dana Hibah kan sifatnya fleksibel," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan 40 sekolah swasta gratis ini tersebar di seluruh 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Kendati sudah ada beberapa sekolah yang bersedia, namun Justin belum mau untuk membocorkan nama-nama sekolah.
"Sebarannya memang ditekankan di wilayah yang kurang sekolah negerinya, agar maksimal penyerapan siswanya," jelasnya.
Politikus PSI itu membeberkan wilayah Kelurahan yang kemungkinan akan diterapkan menjadi sekolah swasta gratis. "Untuk Jakarta Selatan ada Petogogan dan Kelurahan Pasar Manggis, kemudian di Jakarta Utara ada di Kelurahan Koja," ujar Justin.
"Lalu ada di Jakarta Barat diantaranya di Kelurahan Keagungan dan Kedoya Selatan, untuk Jakarta Pusat ads di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Paseban. Terkahir di Jakarta Timur diantaranya Kelurahan Kayu Manis, Ciracas, Pondok Kopi, Rambutan," pungkasnya. (Far/P-2)
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar mudik Lebaran gratis tahun ini. Kuota dipastikan meningkat seiring kolaborasi dengan berbagai pihak, pendaftaran disiapkan lebih transparan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi inisiatif PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bersama MRT Jakarta dalam mengembangkan Blok M Hub Gojek sebagai kawasan berorientasi transit.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved