Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota legislatif terkait penanganan banjir di wilayah. Pasalnya, sistem penanganan banjir di Ibu Kota yang dinilai masih belum optimal, terutama pada musim hujan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis menekankan pentingnya Dinas SDA dan seluruh jajarannya di tingkat Suku Dinas untuk mendata secara rinci hasil reses para anggota dewan.
Menurutnya, data tersebut seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan program, kebijakan, hingga penganggaran.
“Jadi kita tahu yang dikerjakan sesuai aspirasi kita atau bukan,” ujar Ali melalui keterangannya, Rabu (6/8).
Persoalan penanganan banjir yang paling mendesak yakni persoalan sistem drainase. Anggota Komisi D lainnya, Ghozi Zulazmi, mengungkapkan bahwa permintaan warga akan perbaikan drainase mendominasi seluruh titik kunjungan.
Menurutnya, sistem drainase yang efektif menjadi krusial dalam mencegah genangan maupun banjir besar di kawasan padat penduduk.
“Penanganan banjir, sistem drainase itu menjadi urgen dan utama,” tegas Ghozi.
Tidak hanya sampai disitu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani turut menyoroti buruknya infrastruktur saluran air di sejumlah titik, khususnya di wilayah Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.
Menurutnya, saluran air yang terputus-putus dan tidak tersambung dengan baik menyebabkan air hujan tidak mengalir secara optimal, dan akhirnya meluber ke jalan hingga permukiman warga.
“Salah satu penyebab banjir tentu saluran air, karena saya temuin ketika turun banyak sekali saluran yang terputus-putus termasuk di Kelurahan Meruya Utara yang sudah saya sampaikan,” beber Jamilah.
Oleh karena itu, Komisi D menegaskan bahwa Dinas SDA harus segera memastikan seluruh sistem saluran air berfungsi maksimal, dan hasil reses dijadikan indikator kinerja dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan begitu, upaya penanganan banjir di Jakarta tak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat paling bawah. (Far/M-3)
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri kegiatan Karang Taruna Kembangan Fest 2025 di kawasan Puri CNI, Kembangan, Jakarta Barat.
Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai perlombaan di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) maupun madrasah masuk ke dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Pembenahan bangunan di Jalan Soekarno Hatta Malang menjadi bagian penting perencanaan sebelum pelaksanaan proyek revitalisasi drainase tahun ini.
Pemkot Tangerang juga terus berkomitmen meningkatkan intensitas normalisasi drainase di sejumlah wilayah lainnya
Karena itu, Dinas Permukiman Kabupaten Pidie melakukan pembersihan saluran dan drainasi sekitar lokasi. Hal itu dilakukan untuk pencegahan banjir di kawasan setempat.
Kota Sorong perlu menyiapkan infrastruktur yang memadai agar mampu mengalirkan air dengan lancar saat hujan deras.
Dengan memperlebar ukuran saluran diharapkan dapat mengendalikan volume air yang berlebih dengan cepat saat musim hujan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved