Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota legislatif terkait penanganan banjir di wilayah. Pasalnya, sistem penanganan banjir di Ibu Kota yang dinilai masih belum optimal, terutama pada musim hujan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis menekankan pentingnya Dinas SDA dan seluruh jajarannya di tingkat Suku Dinas untuk mendata secara rinci hasil reses para anggota dewan.
Menurutnya, data tersebut seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan program, kebijakan, hingga penganggaran.
“Jadi kita tahu yang dikerjakan sesuai aspirasi kita atau bukan,” ujar Ali melalui keterangannya, Rabu (6/8).
Persoalan penanganan banjir yang paling mendesak yakni persoalan sistem drainase. Anggota Komisi D lainnya, Ghozi Zulazmi, mengungkapkan bahwa permintaan warga akan perbaikan drainase mendominasi seluruh titik kunjungan.
Menurutnya, sistem drainase yang efektif menjadi krusial dalam mencegah genangan maupun banjir besar di kawasan padat penduduk.
“Penanganan banjir, sistem drainase itu menjadi urgen dan utama,” tegas Ghozi.
Tidak hanya sampai disitu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani turut menyoroti buruknya infrastruktur saluran air di sejumlah titik, khususnya di wilayah Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.
Menurutnya, saluran air yang terputus-putus dan tidak tersambung dengan baik menyebabkan air hujan tidak mengalir secara optimal, dan akhirnya meluber ke jalan hingga permukiman warga.
“Salah satu penyebab banjir tentu saluran air, karena saya temuin ketika turun banyak sekali saluran yang terputus-putus termasuk di Kelurahan Meruya Utara yang sudah saya sampaikan,” beber Jamilah.
Oleh karena itu, Komisi D menegaskan bahwa Dinas SDA harus segera memastikan seluruh sistem saluran air berfungsi maksimal, dan hasil reses dijadikan indikator kinerja dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan begitu, upaya penanganan banjir di Jakarta tak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat paling bawah. (Far/M-3)
"Melebihi kapasitas daya tampung sehingga meluap mengakibatkan genangan (banjir),"
DINAS Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Kabupaten Lamongan, melakukan pengerukkan saluran air yang berpotensi memicu banjir di kawasan perkotaan.
10% dari jumlah pompa permanen (stasioner) untuk pengendalian banjir di wilayah Jakarta Barat rusak akibat sampah celana jins.
Tak sedikit saluran air yang tersumbat sampah sehingga memicu banjir genangan ataupun limpasan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf kemacetan yang diakibatkan galian saluran air dan listrik.
Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah serius dalam melakukan penanganan banjir Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian dan Lembaga.
Sejumlah upaya pemulihan yang dilakukan mencakup kegiatan normalisasi sungai, perbaikan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah dan puskesmas,
Pembangunan sheet pile merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kata Ima, Pramono-Rano akan memperluas jangkauan normalisasi Sungai Ciliwung agar penanganan banjir Jakarta lebih maksimal.
Sebelumnya, melalui petisi itu, warga mendesak pemkab setempat menangani permasalahan banjir yang hingga kini tidak kunjung selesai.
Teguh memastikan akan tetap melanjutkan kebijakan maupun program kerja yang telah dijalankan Heru Budi Hartono dan mencermati permasalahan Jakarta yang belum diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved