Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025 menjadi peraturan daerah (Perda).
"Harapannya Gubernur (Pramono Anung) memperhatikan saran dan harapan yang disebutkan oleh DPRD," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin (4/8).
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda. Hal itu setelah dilakukan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 78 anggota dewan, sehingga sesuai peraturan yang berlaku maka pengambilan keputusan menjadi sah.
Khoirudin juga menanyakan secara lisan kepada anggota dewan yang hadir terkait pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Perda dan semua anggota setuju. "Jumlah anggota yang hadir sebanyak 78 orang dan ini sudah kourum," ujarnya.
Usai rapat paripurna, Khoirudin menjelaskan pihaknya bersyukur telah menyelesaikan Raperda APBD perubahan pada awal Agustus. "Ini istimewa karena kami selesaikan RAPBD Perubahan di bulan Juli dan di awal Agustus kita sudah rampungkan paripurnanya," bebernya.
Dengan demikian, Politikus PKS itu menyatakan, waktu tersebut akan memberikan ruang yang cukup luas untuk Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program di APBD Perubahan. "Ini luar biasa dan mudah-mudahan masyarakat mendapatkan manfaat terbaik dari waktu yang cukup ini," bebernya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.
“Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono.
Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.
Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD. (Far/P-1)
MENJELANG peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Polres Jakarta Pusat menyoroti maraknya pengibaran bendera bertema bajak laut, seperti bendera One Piece di DKI Jakarta
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan untuk menarik pasokan beras di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya yang terbukti dioplos dengan beras medium.
Kelompok Tani Kampung Bayam Madani berjumlah 35 kepala keluarga (KK) akhirnya menandatangani kontrak untuk tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB) di Jakarta International Stadium (JIS).
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Bertempat di Sarana Square Building, Jakarta Selatan, forum ini menjadi momentum reflektif dalam merumuskan arah pembangunan kota yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved