Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengakui anggaran Rp10 ribu per porsi untuk makan bergizi gratis bisa jadi tidak mencukupi di DKI Jakarta. Mengingat tingginya harga bahan pokok di DKI Jakarta. Baco menilai angka tersebut jauh dari pemenuhan syarat empat sehat lima sempurna.
"Tergantung di dalam makan siang bergizi tersebut porsinya seberapa banyak, itemnya berapa banyak, kalau musti masuk empat sehat lima sempurna ada susu, ya mungkin rasanya [Rp10 ribu per porsi] kurang," ucapnya kepada awak media, Selasa (3/12).
Kendari demikian, ia mengatakan Rp10 ribu bisa mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam waktu lama. Dengan demikian, penyedia makanan bakal menyediakan jutaan porsi dalam waktu satu tahun.
Penyedia makanan lantas dapat menggandeng petani atau penyedia bahan pokok dalam waktu yang lama juga.
"Kalau penyedianya itu mungkin kontrak panjang, bukan hanya beli sekali-sekali, kalau kontrak panjang, mungkin cukup. Artinya, dia dikasih kontrak setahun, sekian juta porsi, berarti kan dia menyiapkannya banyak bahannya, belinya sekaligus, kontrak dengan petani ini, bisa mengatur itu, itu sih cukup, bisa," urai politisi Golkar tersebut.
Di sisi lain, Baco mengakui DPRD DKI tengah membahas untuk menambah anggaran makan bergizi gratis dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, alokasi untuk makan bergizi gratis ditambahkan Rp5 ribu per porsi. Dengan demikian, per porsi makan bergizi gratis nantinya bakal mencapai Rp15 ribu. Baco menilai Rp15 ribu masih mencukupi untuk makan bergizi gratis di Jakarta.
"Sedang kita pikirkan, nanti sekiranya dirasa kurang, setelah kita uji coba dan lain-lain, mungkin akan kita tambah lewat APBD," tutur Baco.
"Jadinya Rp15 ribu per porsi, penambahan Rp5 ribu per porsi. Hitungan kita, Rp15 ribu cukup," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa biaya program makan bergizi gratis akan diturunkan dari semula Rp15 ribu per anak dan ibu hamil menjadi Rp10 ribu.
Prabowo menjelaskan pembiayaan program MBG mengalami penurunan karena kondisi anggaran yang tak memadai. Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Prabowo memperkirakan dengan setiap kepala keluarga yang memiliki 3-4 anak, maka sehari bisa menerima Rp30 ribu. Sehingga, setiap bulannya, pemerintah akan membiayai makan bergizi gratis sebesar Rp2,7 juta per kepala keluarga. (Far/P-3)
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved