Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengakui anggaran Rp10 ribu per porsi untuk makan bergizi gratis bisa jadi tidak mencukupi di DKI Jakarta. Mengingat tingginya harga bahan pokok di DKI Jakarta. Baco menilai angka tersebut jauh dari pemenuhan syarat empat sehat lima sempurna.
"Tergantung di dalam makan siang bergizi tersebut porsinya seberapa banyak, itemnya berapa banyak, kalau musti masuk empat sehat lima sempurna ada susu, ya mungkin rasanya [Rp10 ribu per porsi] kurang," ucapnya kepada awak media, Selasa (3/12).
Kendari demikian, ia mengatakan Rp10 ribu bisa mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam waktu lama. Dengan demikian, penyedia makanan bakal menyediakan jutaan porsi dalam waktu satu tahun.
Penyedia makanan lantas dapat menggandeng petani atau penyedia bahan pokok dalam waktu yang lama juga.
"Kalau penyedianya itu mungkin kontrak panjang, bukan hanya beli sekali-sekali, kalau kontrak panjang, mungkin cukup. Artinya, dia dikasih kontrak setahun, sekian juta porsi, berarti kan dia menyiapkannya banyak bahannya, belinya sekaligus, kontrak dengan petani ini, bisa mengatur itu, itu sih cukup, bisa," urai politisi Golkar tersebut.
Di sisi lain, Baco mengakui DPRD DKI tengah membahas untuk menambah anggaran makan bergizi gratis dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, alokasi untuk makan bergizi gratis ditambahkan Rp5 ribu per porsi. Dengan demikian, per porsi makan bergizi gratis nantinya bakal mencapai Rp15 ribu. Baco menilai Rp15 ribu masih mencukupi untuk makan bergizi gratis di Jakarta.
"Sedang kita pikirkan, nanti sekiranya dirasa kurang, setelah kita uji coba dan lain-lain, mungkin akan kita tambah lewat APBD," tutur Baco.
"Jadinya Rp15 ribu per porsi, penambahan Rp5 ribu per porsi. Hitungan kita, Rp15 ribu cukup," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa biaya program makan bergizi gratis akan diturunkan dari semula Rp15 ribu per anak dan ibu hamil menjadi Rp10 ribu.
Prabowo menjelaskan pembiayaan program MBG mengalami penurunan karena kondisi anggaran yang tak memadai. Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Prabowo memperkirakan dengan setiap kepala keluarga yang memiliki 3-4 anak, maka sehari bisa menerima Rp30 ribu. Sehingga, setiap bulannya, pemerintah akan membiayai makan bergizi gratis sebesar Rp2,7 juta per kepala keluarga. (Far/P-3)
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved