Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengakui anggaran Rp10 ribu per porsi untuk makan bergizi gratis bisa jadi tidak mencukupi di DKI Jakarta. Mengingat tingginya harga bahan pokok di DKI Jakarta. Baco menilai angka tersebut jauh dari pemenuhan syarat empat sehat lima sempurna.
"Tergantung di dalam makan siang bergizi tersebut porsinya seberapa banyak, itemnya berapa banyak, kalau musti masuk empat sehat lima sempurna ada susu, ya mungkin rasanya [Rp10 ribu per porsi] kurang," ucapnya kepada awak media, Selasa (3/12).
Kendari demikian, ia mengatakan Rp10 ribu bisa mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam waktu lama. Dengan demikian, penyedia makanan bakal menyediakan jutaan porsi dalam waktu satu tahun.
Penyedia makanan lantas dapat menggandeng petani atau penyedia bahan pokok dalam waktu yang lama juga.
"Kalau penyedianya itu mungkin kontrak panjang, bukan hanya beli sekali-sekali, kalau kontrak panjang, mungkin cukup. Artinya, dia dikasih kontrak setahun, sekian juta porsi, berarti kan dia menyiapkannya banyak bahannya, belinya sekaligus, kontrak dengan petani ini, bisa mengatur itu, itu sih cukup, bisa," urai politisi Golkar tersebut.
Di sisi lain, Baco mengakui DPRD DKI tengah membahas untuk menambah anggaran makan bergizi gratis dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, alokasi untuk makan bergizi gratis ditambahkan Rp5 ribu per porsi. Dengan demikian, per porsi makan bergizi gratis nantinya bakal mencapai Rp15 ribu. Baco menilai Rp15 ribu masih mencukupi untuk makan bergizi gratis di Jakarta.
"Sedang kita pikirkan, nanti sekiranya dirasa kurang, setelah kita uji coba dan lain-lain, mungkin akan kita tambah lewat APBD," tutur Baco.
"Jadinya Rp15 ribu per porsi, penambahan Rp5 ribu per porsi. Hitungan kita, Rp15 ribu cukup," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa biaya program makan bergizi gratis akan diturunkan dari semula Rp15 ribu per anak dan ibu hamil menjadi Rp10 ribu.
Prabowo menjelaskan pembiayaan program MBG mengalami penurunan karena kondisi anggaran yang tak memadai. Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Prabowo memperkirakan dengan setiap kepala keluarga yang memiliki 3-4 anak, maka sehari bisa menerima Rp30 ribu. Sehingga, setiap bulannya, pemerintah akan membiayai makan bergizi gratis sebesar Rp2,7 juta per kepala keluarga. (Far/P-3)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Colliers International Indonesia selaku pengelola sementara apartemen Gardenia Boulevard dilarang ikut cawe-cawe dalam proses pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Seorang remaja berusia 15 tahun dieksploitasi menjadi pemandu karaoke (LC) di sebuah bar di Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani para pria hidung belang hingga hamil.
Rencana layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025 sebagai langkah positif dan progresif.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved