Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengakui anggaran Rp10 ribu per porsi untuk makan bergizi gratis bisa jadi tidak mencukupi di DKI Jakarta. Mengingat tingginya harga bahan pokok di DKI Jakarta. Baco menilai angka tersebut jauh dari pemenuhan syarat empat sehat lima sempurna.
"Tergantung di dalam makan siang bergizi tersebut porsinya seberapa banyak, itemnya berapa banyak, kalau musti masuk empat sehat lima sempurna ada susu, ya mungkin rasanya [Rp10 ribu per porsi] kurang," ucapnya kepada awak media, Selasa (3/12).
Kendari demikian, ia mengatakan Rp10 ribu bisa mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam waktu lama. Dengan demikian, penyedia makanan bakal menyediakan jutaan porsi dalam waktu satu tahun.
Penyedia makanan lantas dapat menggandeng petani atau penyedia bahan pokok dalam waktu yang lama juga.
"Kalau penyedianya itu mungkin kontrak panjang, bukan hanya beli sekali-sekali, kalau kontrak panjang, mungkin cukup. Artinya, dia dikasih kontrak setahun, sekian juta porsi, berarti kan dia menyiapkannya banyak bahannya, belinya sekaligus, kontrak dengan petani ini, bisa mengatur itu, itu sih cukup, bisa," urai politisi Golkar tersebut.
Di sisi lain, Baco mengakui DPRD DKI tengah membahas untuk menambah anggaran makan bergizi gratis dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, alokasi untuk makan bergizi gratis ditambahkan Rp5 ribu per porsi. Dengan demikian, per porsi makan bergizi gratis nantinya bakal mencapai Rp15 ribu. Baco menilai Rp15 ribu masih mencukupi untuk makan bergizi gratis di Jakarta.
"Sedang kita pikirkan, nanti sekiranya dirasa kurang, setelah kita uji coba dan lain-lain, mungkin akan kita tambah lewat APBD," tutur Baco.
"Jadinya Rp15 ribu per porsi, penambahan Rp5 ribu per porsi. Hitungan kita, Rp15 ribu cukup," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa biaya program makan bergizi gratis akan diturunkan dari semula Rp15 ribu per anak dan ibu hamil menjadi Rp10 ribu.
Prabowo menjelaskan pembiayaan program MBG mengalami penurunan karena kondisi anggaran yang tak memadai. Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Prabowo memperkirakan dengan setiap kepala keluarga yang memiliki 3-4 anak, maka sehari bisa menerima Rp30 ribu. Sehingga, setiap bulannya, pemerintah akan membiayai makan bergizi gratis sebesar Rp2,7 juta per kepala keluarga. (Far/P-3)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved