Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat karena berhubungan langsung dengan perut masyarakat dan dana yang sangat besar.
Diketahui program MBG akan menjadi sebuah program yang masif karena targetnya sekitar 82 juta anak yang akan melibatkan banyak institusi pelayanan pemberian makanan bergizi.
Sehingga MBG merupakan sebuah kegiatan yang sangat masif, sangat besar, dan kemudian ini berlangsung bukan hanya satu atau dua bulan tetapi itu akan dilanjutkan sampai beberapa bulan.
Baca juga : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
"Anggaran yang kita dapatkan informasi itu berkisar sekitar Rp71 triliun. Jadi memang ini sebuah program yang besar, program yang masif, program yang massal dan karena itu memang harus ada pengontrolan secara ketat terkait pelaksanaan program ini," kata Iqbal saat dihubungi, Rabu (31/7).
Karena dana yang akan digunakan sangat terbatas. Sehingga belum diketahui jumlah pasti per porsi makanan apakah tetap Rp15 ribu atau Rp7.500. Tetapi dengan anggaran yang sangat terbatas dan jumlah penerima yang cukup besar seharusnya tidak boleh sama sekali ada pemotongan.
"Apalagi kan sudah syaratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu bahwa makanan itu harus memenuhi standar gizi yang ada dan yang kedua harus memberi manfaat yang terbesar atau sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada yang ditilam," ujar dia.
Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Masuk Kajian PBB
Ketika berhadapan dengan kondisi dana hingga gizi masyarakat maka perlu sangat berhati-hati karena melibatkan banyak penyedia jasa untuk program tersebut. Jangan sampai anggaran itu yang kemungkinan itu sudah tidak terlalu besar itu akan dipotong lagi.
"Yang menyajikan itu berapa persen dipotong. Kemudian nanti untuk jasa pengirim lagi dipotong lagi. Kemudian nanti sampai di tingkat-tingkat sekolah lagi nanti akan dipotong lagi. Ini yang harus perlu diantisipasi," ungkapnya.
Jangan sampai biaya yang sudah ditekan akan menjadi sangat kecil akibat adanya potongan atau permainan-permainan tertentu dari orang-orang yang terlibat di dalam program MBG. (Iam/Z-7)
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved