Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat karena berhubungan langsung dengan perut masyarakat dan dana yang sangat besar.
Diketahui program MBG akan menjadi sebuah program yang masif karena targetnya sekitar 82 juta anak yang akan melibatkan banyak institusi pelayanan pemberian makanan bergizi.
Sehingga MBG merupakan sebuah kegiatan yang sangat masif, sangat besar, dan kemudian ini berlangsung bukan hanya satu atau dua bulan tetapi itu akan dilanjutkan sampai beberapa bulan.
Baca juga : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
"Anggaran yang kita dapatkan informasi itu berkisar sekitar Rp71 triliun. Jadi memang ini sebuah program yang besar, program yang masif, program yang massal dan karena itu memang harus ada pengontrolan secara ketat terkait pelaksanaan program ini," kata Iqbal saat dihubungi, Rabu (31/7).
Karena dana yang akan digunakan sangat terbatas. Sehingga belum diketahui jumlah pasti per porsi makanan apakah tetap Rp15 ribu atau Rp7.500. Tetapi dengan anggaran yang sangat terbatas dan jumlah penerima yang cukup besar seharusnya tidak boleh sama sekali ada pemotongan.
"Apalagi kan sudah syaratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu bahwa makanan itu harus memenuhi standar gizi yang ada dan yang kedua harus memberi manfaat yang terbesar atau sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada yang ditilam," ujar dia.
Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Masuk Kajian PBB
Ketika berhadapan dengan kondisi dana hingga gizi masyarakat maka perlu sangat berhati-hati karena melibatkan banyak penyedia jasa untuk program tersebut. Jangan sampai anggaran itu yang kemungkinan itu sudah tidak terlalu besar itu akan dipotong lagi.
"Yang menyajikan itu berapa persen dipotong. Kemudian nanti untuk jasa pengirim lagi dipotong lagi. Kemudian nanti sampai di tingkat-tingkat sekolah lagi nanti akan dipotong lagi. Ini yang harus perlu diantisipasi," ungkapnya.
Jangan sampai biaya yang sudah ditekan akan menjadi sangat kecil akibat adanya potongan atau permainan-permainan tertentu dari orang-orang yang terlibat di dalam program MBG. (Iam/Z-7)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved