Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat karena berhubungan langsung dengan perut masyarakat dan dana yang sangat besar.
Diketahui program MBG akan menjadi sebuah program yang masif karena targetnya sekitar 82 juta anak yang akan melibatkan banyak institusi pelayanan pemberian makanan bergizi.
Sehingga MBG merupakan sebuah kegiatan yang sangat masif, sangat besar, dan kemudian ini berlangsung bukan hanya satu atau dua bulan tetapi itu akan dilanjutkan sampai beberapa bulan.
Baca juga : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
"Anggaran yang kita dapatkan informasi itu berkisar sekitar Rp71 triliun. Jadi memang ini sebuah program yang besar, program yang masif, program yang massal dan karena itu memang harus ada pengontrolan secara ketat terkait pelaksanaan program ini," kata Iqbal saat dihubungi, Rabu (31/7).
Karena dana yang akan digunakan sangat terbatas. Sehingga belum diketahui jumlah pasti per porsi makanan apakah tetap Rp15 ribu atau Rp7.500. Tetapi dengan anggaran yang sangat terbatas dan jumlah penerima yang cukup besar seharusnya tidak boleh sama sekali ada pemotongan.
"Apalagi kan sudah syaratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu bahwa makanan itu harus memenuhi standar gizi yang ada dan yang kedua harus memberi manfaat yang terbesar atau sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada yang ditilam," ujar dia.
Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Masuk Kajian PBB
Ketika berhadapan dengan kondisi dana hingga gizi masyarakat maka perlu sangat berhati-hati karena melibatkan banyak penyedia jasa untuk program tersebut. Jangan sampai anggaran itu yang kemungkinan itu sudah tidak terlalu besar itu akan dipotong lagi.
"Yang menyajikan itu berapa persen dipotong. Kemudian nanti untuk jasa pengirim lagi dipotong lagi. Kemudian nanti sampai di tingkat-tingkat sekolah lagi nanti akan dipotong lagi. Ini yang harus perlu diantisipasi," ungkapnya.
Jangan sampai biaya yang sudah ditekan akan menjadi sangat kecil akibat adanya potongan atau permainan-permainan tertentu dari orang-orang yang terlibat di dalam program MBG. (Iam/Z-7)
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Program MBG ini diharapkan bisa dinikmati hingga warga di pelosok Kabupaten Bogor.
Sebanyak enam dapur yang sudah beroperasi mampu memenuhi kebutuhan MBG sebanyak 14.098 pelajar.
Pengamat menyebut sekolah gratis dan pemenuhan gizi yang baik lewat MBG sama-sama hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Mantan Wali Kota Solo FX Rudy mengusulkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG dialihkan untuk membiayai sekolah dasar gratis. JPPI menilai usulan itu konkret
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan
Akibat rob, setiap hari warga harus berjibaku menghadapi kesulitan banjir dengan menerobos genangan setinggi lutut orang dewasa untuk dapat keluar masuk desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved