Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat karena berhubungan langsung dengan perut masyarakat dan dana yang sangat besar.
Diketahui program MBG akan menjadi sebuah program yang masif karena targetnya sekitar 82 juta anak yang akan melibatkan banyak institusi pelayanan pemberian makanan bergizi.
Sehingga MBG merupakan sebuah kegiatan yang sangat masif, sangat besar, dan kemudian ini berlangsung bukan hanya satu atau dua bulan tetapi itu akan dilanjutkan sampai beberapa bulan.
Baca juga : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
"Anggaran yang kita dapatkan informasi itu berkisar sekitar Rp71 triliun. Jadi memang ini sebuah program yang besar, program yang masif, program yang massal dan karena itu memang harus ada pengontrolan secara ketat terkait pelaksanaan program ini," kata Iqbal saat dihubungi, Rabu (31/7).
Karena dana yang akan digunakan sangat terbatas. Sehingga belum diketahui jumlah pasti per porsi makanan apakah tetap Rp15 ribu atau Rp7.500. Tetapi dengan anggaran yang sangat terbatas dan jumlah penerima yang cukup besar seharusnya tidak boleh sama sekali ada pemotongan.
"Apalagi kan sudah syaratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu bahwa makanan itu harus memenuhi standar gizi yang ada dan yang kedua harus memberi manfaat yang terbesar atau sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada yang ditilam," ujar dia.
Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Masuk Kajian PBB
Ketika berhadapan dengan kondisi dana hingga gizi masyarakat maka perlu sangat berhati-hati karena melibatkan banyak penyedia jasa untuk program tersebut. Jangan sampai anggaran itu yang kemungkinan itu sudah tidak terlalu besar itu akan dipotong lagi.
"Yang menyajikan itu berapa persen dipotong. Kemudian nanti untuk jasa pengirim lagi dipotong lagi. Kemudian nanti sampai di tingkat-tingkat sekolah lagi nanti akan dipotong lagi. Ini yang harus perlu diantisipasi," ungkapnya.
Jangan sampai biaya yang sudah ditekan akan menjadi sangat kecil akibat adanya potongan atau permainan-permainan tertentu dari orang-orang yang terlibat di dalam program MBG. (Iam/Z-7)
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 mengasumsikan perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai Rp16.500 pada tahun 2026
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved