Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Pencegahan Kebakaran di Permukiman Padat

Potensi kebakaran di wilayah DKI Jakarta terus meningkat saat memasuki musim kemarau. Fenomena ini kerap terjadi setiap tahun, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.

"Hampir rata-rata ketika mulai masuk kemarau, kebakaran itu banyak terjadi. Hal ini ada hubungannya karena cuaca panas dengan intensitas penggunaan listrik yang berlebihan, sehingga terjadi overhead dan instalasi yang buruk hingga membuat kebakaran," kata Yayat saat dihubungi, hari ini.

Baca juga : Kebakaran di Jakarta Tahun Ini Sudah Terjadi 922 Kali

Menurutnya, perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan alat pendingin ruangan seperti kipas angin dan AC secara terus-menerus juga berkontribusi terhadap lonjakan pemakaian listrik, yang pada akhirnya meningkatkan risiko korsleting.

"Karena biasanya dalam kondisi panas seperti ini, ada kecenderungan orang akan mengademkan diri dengan menggunakan berbagai fasilitas seperti kipas angin, AC, atau segala macam, yang kemungkinan penggunaan potensinya bisa lebih dari 24 jam atau berhari-hari," ujarnya.

Selain itu, kondisi instalasi listrik yang tidak standar juga menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya pengecekan sistem instalasi dan material yang digunakan, termasuk sistem pengaman yang harus sesuai kapasitas.

Baca juga : Gulkarmat DKI Jakarta Tingkatkan Mitigasi Kebakaran

"Artinya, masalah kelistrikan ini bersifat sistemik dan perlu diantisipasi secara menyeluruh untuk mencegah korsleting dan menimbulkan musibah kebakaran," ucapnya.

Terkait langkah antisipasi, Yayat mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk tidak hanya fokus pada penanganan pascakebakaran, tetapi juga serius melakukan langkah-langkah preventif. Salah satunya, melalui distribusi alat pemadam api ringan (APAR) ke masyarakat.

"Gubernur pernah mau menjalani program pembagian tabung kebakaran. Bagikan lah itu di setiap wilayah-wilayah yang rawan kebakaran," ujarnya.

Kendati begitu, menurut Yayat, pembagian APAR juga harus diikuti dengan pemetaan wilayah rawan kebakaran, terutama di permukiman padat, kumuh, dan berkerentanan tinggi seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

"Pemetaan ruang dengan tingkat kerentanan bencana tinggi itu penting. RT-RT yang sering terjadi kebakaran harus menjadi prioritas," katanya.

Ia juga mengusulkan pengaktifan kembali relawan pencegah kebakaran di tingkat RT/RW, termasuk pelatihan kepada ibu rumah tangga yang sering kali menjadi kelompok paling rentan saat kejadian kebakaran.

"Biasanya yang paling panik kebakaran adalah ibu-ibu. Nah perlu juga nanti suatu saat simulasi kalau ada bahaya kebakaran untuk melatih evakuasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Yayat juga menekankan pentingnya membangun sistem peringatan dini melalui alat komunikasi publik seperti toa masjid atau pengeras suara lingkungan. Selain itu, pemadam kebakaran juga memerlukan akses air yang mudah saat kejadian berlangsung.

"Suatu saat perlu di RT RW itu atau kawasan yang dekat situ ada namanya kolam-kolam retensi atau daerah untuk potensi air untuk pemadam kebakaran supaya tidak isi air ulang bolak-balik," ucapnya.

Ia juga menyarankan pemasangan papan informasi berisi nomor darurat pemadam kebakaran di setiap lingkungan, lengkap dengan target waktu respons yang ideal.

"Kalau misalnya ada kebakaran, aspek kecepatan itu penting. Bisa tidak ada semacam nomor kontak, nomor darurat dicantumkan di situ jika ada kebakaran. Terus dibuat SOP dalam waktu kurang dari 10 menit sudah datang di tempat atau 15 menit," tuturnya.

Dengan peningkatan intensitas kebakaran di musim kemarau, Yayat mengingatkan agar Pemprov DKI dan masyarakat bekerja sama secara aktif melakukan deteksi dini dan pencegahan untuk meminimalkan risiko kebakaran di ibu kota. (Fik/P-1)