Pemprov DKI Tegaskan tak Menutupi Proses Penyelidikan Food Station

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.

Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait hal itu. Sehingga, Pramono menegaskan pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus yang menimpa BUMD tersebut. 

"Saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi," bebernya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7). 

Baca juga : Singgung Beras Oplosan, Prabowo: Penghianatan terhadap Bangsa

"Semua harus bertanggung jawab untuk, karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting," imbuhnya. 

Pramono menekankan bahwa FS Tjipinang memiliki peran vital dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di Jakarta. 

Ia menyadari bahwa pengelolaan distribusi pangan memang dilakukan oleh badan usaha tersebut, tetapi dampaknya langsung terasa oleh warga Jakarta.

Baca juga : Beras Oplosan Buat Resah, Pemerintah Diminta Lakukan Edukasi

“FS Tjipinang itu salah satu yang menjaga harga. Saya berkepentingan dan bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau harga melonjak, inflasi naik, ya warga Jakarta yang kena,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lembaga itu, Pramono enggan berspekulasi. 

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti jika ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kalau terbukti ya itu nanti urusan aparat penegak hukum. Saya tidak mau ikut campur,” kata Pramono singkat.

Pernyataan Pramono menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberi ruang bagi pengelolaan pangan yang tertutup atau manipulatif. 

Ia menegaskan bahwa pengendalian harga dan stabilitas pasokan merupakan mandat langsung yang harus dikawal secara serius oleh semua pihak. (Far/P-1)